SUARASULTRA.COM. KONAWE – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe sukses menggelar debat publik pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Konawe 2024, Selasa 22 Oktober 2024 malam.
Dalam debat publik antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe, masing-masing paslon yakni Yusran Akbar (YA-SYAM) nomor urut 1, Rusdianto-Fachry Pahlevi Konggoasa (RD-FPK) nomor urut 2, dan Harmin Ramba-Dessy Indah Rahmat (HADIR) terlebih dahulu memaparkan visi-misi dan dilanjutkan sesi tanya jawab dari para paslon.
Di debat tersebut, moderator mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 2 tentang kebijakan apa yang akan dilakukan RD-FPK dalam memimpin Konawe dalam meningkatkan indeks pencegahan korupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif?
Calon Bupati Konawe paslon 2 Rusdianto yang menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, jika RD-FPK dipercaya memimpin Konawe, untuk mencegah terjadinya korupsi tentunya pencegahannya sangat sederhana. RD-FPK akan menempatkan seseorang dalam jabatannya sesuai dengan kemampuan disiplin ilmunya.
Kemudian, lanjutnya, jika menempatkan seseorang dalam posisinya tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Karena dengan jual beli jabatan tersebut disitulah awal terjadinya korupsi di Kabupaten Konawe.
Fachry menambahkan, jika RD-FPK terpilih maka salah satu prioritas adalah meningkatkan TPP sehingga kesejahteraan ASN bisa terjamin, dan tidak perlu lagi mencari hal-hal yang tidak perlu dilakukan.
Paslon YA-SYAM yang diberi waktu menanggapi mengatakan, jika bicara korupsi ibarat angin terasa tapi tidak terlihat.
“Nomor 2 mengatakan tidak akan terjadi jual beli jabatan. Emang pernah ada seperti itu, terus tidak duduk di jabatan yang dibayarnya,” kata Syamsul Ibrahim.
Menanggapi kembali sanggahan Syamsul Ibrahim, Rusdianto sangat setuju dengan paslon nomor 1 dimana jual beli jabatan seperti angin yang tidak terlihat namun saat ini sedang dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe.
Jual beli jabatan, lanjutnya, membuat ASN Konawe tersandera dan memaksa mereka harus masuk di ruang politik, yang seharusnya mereka tidak ada di ruang itu.
“Jadi kedepannya, RD-FPK tidak mau ASN kita saat menduduki satu jabatan harus mengeluarkan mahar kepada pemimpin, yang akhir kemudian berupaya mengembalikan uangnya pada saat ia menduduki jabatan,” tegasnya.
Disesi lainnya, YA-SYAM menjawab pertanyaan moderator yang menanyakan upaya apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan partisifatif di Konawe.
Menjawab demikian, YA-SYAM akan melakukan sistem era digitalisasi. Dan duduk bersama dengan pihak eksekutif dan legislatif yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam arti luas.
“Jika nomor 1 terpilih tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Karena faktanya di lapangan ada cerita miring, jika untuk menjadi Kepala Puskesmas harus membayar sekian-sekian begitu juga dengan Camat. Dan tidak dilantik, tidak kembali juga modalnya,” beber Syamsul Ibrahim.
Menanggapi jawaban YA-SYAM, Calon Bupati Konawe Paslon 2 Rusdianto mengaku sangat sepakat apa yang disampaikan pasangan YA-SYAM.
“Saya sepakat jawaban paslon nomor 1, dimana jika mau menjadi Kapus harus bayar Rp.30 juta, mau jadi Kepala Sekolah harus bayar Rp.50 juta. Kalau itu terus terjadi tidak ada tata kelola yang bersih di Pemerintahan Konawe,” katanya.
Sementara Paslon HADIR yang diberikan 1 menit untuk memberikan sanggahan mengatakan, bicara soal tata kelola pemerintahan yang harus ditahu jika tata kelola sudah ada regulasi yang mengatur, perbaikan sistem kepegawaian sangat penting, perbaikan sistem keuangan sehingga kedepan bagaimana membawa pemerintahan ini ke e-government dan e-transaktion atau perbaikin sistem yang harus di dorong.
Laporan: Redaksi
