Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Ketgam : Kadis PMD Konut, Zulkarnain Sinapoy
SUARASULTRA.COM, KONUT – Lambannya pencairan Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diperkirakan bakal berimbas kepada para Kepala Desa ( Kades ).
Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Konawe Utara telah menghimbau kepada para kades untuk patuh terhadap petunjuk teknis ( Juknis ) pencairan DD. Jika himbauan tersebut tidak diindahkan, pihak DPMD Konut bakal memberi sanksi hingga pemberhentian kepada Kades karena dianggap tidak mampu.
Kepala DPMD Konut, Zulkarnain Sinapoy saat dihubungi suarasultra.com, Senin (5/2/2018) , mengatakan bagi kepala desa yang tidak melaksanakan himbauan dari pemerintah daerah ( DPMD -red ) bakal diberikan sanksi.
Menurutnya, akibat kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa (Kades) yaitu tidak patuh dengan segala juknis yang ada, sehingga kegiatan dana desa tahun 2018 ini mestinya sudah harus mulai berjalan tetapi itu tidak terlaksana.
“Sebaiknya dari sejak bulan Desember 2017 lalu ( APBDes red). Harusnya program ini sudah jalan. Sekarang ini APBDes dari 159 desa baru puluhan yang setor, sisanya kita masih tunggu,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Zulkarnain, mekanisme pencairan DD harus serentak. Untuk itu instansinya melayangkan surat kepada seluruh Kades untuk cepat menyerahkan APBDes nya. Dan jika tidak kata Zulkarnain, oknum kades tersebut dalam kondisi terburuk diberhentikan karena dianggap tidak mampu.
Terkait hal tersebut, dirinya berharap kepada para kades untuk tidak menunda-nunda penyerahan dokumen ( APBDes ) tersebut di DPMD.
“Tidak boleh ada alasan, ini kan untuk kepentingan percepatan pembangunan. Pencairan tahap satu untuk anggaran 2018 sudah siap. Bahkan di bulan Januari tahun ini sudah harus dicairkan,” kata Zulkarnain Sinapoy dengan nada sedikit kesal.
Laporan : Aras Moita
