Kominfo Butur Jamin Tidak Ada Kendala Jaringan Untuk Akses SIPD

Kominfo Butur Jamin Tidak Ada Kendala Jaringan Untuk Akses SIPD

SUARASULTRA.COM | BUTON UTARA – Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjamin ketersediaan jaringan internet untuk mengakses Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkup Pemda setempat.

Kordinator Network Operator Center Kominfo, Johan Satari menegaskan untuk kebutuhan akses SIPD, pihaknya menjamin tdk ada lagi kendala jaringan yang memicu telambatnya Pengurusan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kecuali lanjut dia, aplikasinya bermasalah atau permasalahan teknis di server pusat. Misalnya down (turun) akibat trafik lalu lintas data yang tinggi atau lagi maintenance (perbaikan).

“Kami jamin akses ke situs aplikasi SIPD dari Butur tidak ada masalah, SIPD itu aplikasi servernya di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Johan Satari.

Menurut Johan sapaan akrabnya, SIPD Butur dapat diakses kapan dan di mana saja selama servernya di pusat tidak down dan ada internet dengan menggunakan browser.

“Kemendagri itu sudah mempermudah kita, akses SIPD tidak harus di kantor, pakai HP dari rumah pun bisa diakses. Kebutuhan internetnya juga tidak terlalu besar. Yang dikirimpun hanya data, bukan voice dan video. Klu ada masalah teknis misalnya maintenance itu pasti disampaikan,” jelanya.

Johan kembali menegaskan kebutuhan internet di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah disediakan. Terkhusus Badan Keuangan Daerah (BKD). Menurut Johan, BKD adalah prioritas yang diutamakan oleh Diskominfo Butur yakni dengan dialokasikan 10 Mbps.

Tidak hanya itu lanjut Johan, di rumah Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo juga mengalokasikan Sebesar 10 Mbps. Sehingga pihaknya memastikan untuk mengakses aplikasi SIPD itu sudah cukup bahkan dianggap lebih dari cukup.

“Untuk kebutuhan internet OPD tetap kami sediakan, termasuk keuangan kami prioritaskan. Untuk kantor BKD kami sudah alokasikan 10 Mbps, di rumah Kabid Anggaran BKD Pak Nasir kami alokasikan juga 10 Mbps. Laporan kami punya,”ungkapnya.

Lebih lanjut Johan menuturkan, sebagai OPD teknis DisKominfo tidak diberikan akses sampai ke pengaturan pembagian internet di beberapa OPD diantarax BKD dan beberapa OPD lainnya. Sehingga tidak mengetahui kendala yang ada jika terjadi masalah atau kurang maksimalnya jaringan di salah satu kantor OPD.

“Untuk BKD, mengakses aplikasi SIPD ini lebih dari cukup. Mungkin kendalanya, pengaturan jaringan di internalnya yang kurang maksimal. Kami tidak bisa memantau pembagiannya di sana, sebagai OPD teknis kami tidak diberi akses,” terangnya.

Johan Satari S.Si, Koordinator Network Operator Center Kominfo

Kendala ini juga ada pada beberapa OPD lain, di mana pengadaan peralatan dan setting jaringannya tidak dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo, akhirnya kurang maksimal.

“Nanti setelah ada kendala baru kami di sampaikan. Jika dari awal dikoordinasikan dengan kami tentunya tidak akan ada kendala,” ucapnya.

Johan mengatakan, jika ada OPD yang membutuhkan akses atau prioritas khusus dapat berkoordinasi atau menyampaikan lebih awal misalnya melalui surat agar bisa di fasilitasi dengan baik. Beberapa OPD sudah melakukan itu diantaranya BKPSDM, Setda dan BAPPEDA.

“Harusnya bagi OPD yang membutuhkan akses prioritas dapat menyampaikan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami. Era digital ini bersurat bisa via WA di grup OPD. Contohnya Setda dan Bappeda, di Setda jika ada rapat virtual itu selalu menyampaikan begitu pula Bappeda, ini kan kebutuhan aksesnya tinggi karena streaming dan real time,” katanya.

“Di Setda juga yang lalu nonton bareng pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada masalah. Sebelumnya juga MTQ tingkat Sultra secara virtual di Butur diselenggarakan di 5 lokasi berbeda bisa kami fasilitasi. Yang lalu di BKPSDM tes SKB CPNS selama 3 hari. Perhari 4 gelombang dengan sekali akses pergelombang hampir 100 orang bersamaan dengan live video streaming juga tidak ada kendala. Kalau hanya akses situs website tentunya tidak berat. Kecuali dari pusatnya yah,” sambungnya.

Johan kembali menyampaikan, dalam waktu dekat ini Kominfo Butur akan merapikan seluruh jaringan yang ada di OPD agar dapat dikontrol dan berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai tupoksi Kominfo sebagai pengelola arsitektur SPBE dan e-goverment di daerah, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pepres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik.

“Sesuai tupoksi, dalam waktu dekat kami akan merapikan seluruh jaringan yang ada di OPD agar dapat dengan mudah di kontrol dan berfungsi dengan baik.
Kami akan bersurat melalui Setda. Kami harapkan OPD dapat kooperatif. Nanti kami minta ditemani pengurus barangnya masing-masing ,hasilnya akan disampaikan oleh Kadis kepada Bupati Butur sebagai laporan,”jelasnya.

“Langkah ini kami lakukan untuk mewujudkan misi ke 4 RPJMD Bupati dan Wakil Bupati, Ridwan Zakariah – Ahali yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatnya kesejahteraan ASN,” pungkas Johan.

Laporan: Anto Lakansai

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

x

Check Also

Gubernur Sultra Launching Penyaluran Bantuan Beras CPP 2024

SUARASULTRA.COM | KENDARI – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meluncurkan (Launching) menyalurkan ...