Pendataan Calon PPPK Non ASN di BKPSDM Sijunjung Libatkan Sejumlah Unsur

Situasi pengawasan di kantor BKPSDM setempat

SIJUNJUNG – Ribuan peserta Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Sijunjung, Sumatera Barat ikuti seleksi pendataan di BKPSDM (Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia).

“Saat ini terdata ada 1.270 peserta calon PPPK Non ASN di lingkup Pemkab Sijunjung yang ikut seleksi. Jumlah itu belum termasuk dari Dinas Pendidikan Sijunjung,”kata Kepala BKPSDM Sijunjung, Riky Mainaldi Neri,S.STP,M.Si kepada wartawan, Senin 15 Agustus 2022.

Menurut Riky, pendataan tersebut akan berakhir pada Kamis 18 Agustus 2022. Saat ini kata dia, data dari Dinas Pendidikan yang belum masuk kabarnya lebih dari seribuan peserta calon PPPK.

Lebih lanjut Riky menjelaskan, dalam pengawasan verifikasi data calon PPPK itu, BKPSDM Sijunjung melibatkan Inspektorat Daerah, BKAD, Satpol PP & Damkar, Forum Pelayanan Publik (FPP), unsur Kabag Hukum, Komisi III DPRD Sijunjung.

“Ini bentuk dari keterbukaan BKPSDM dalam verifikasi pendataan secara terbuka dalam pendataan calon PPPK 2022,”kata Ketua Komisi IIi DPRD, April Marsal, S.Pd menimpali.

Sementara itu, pihak Satpol PP dan Damkar mengaku siap membantu mengamankan selama proses pendataan calon PPPK dilakukan.

“Kalau kami siap mengamankan proses pendataan dan verifikasi calon PPPK hingga selesai,”ucap Plt Kadis Satpol PP dan Damkar Sijunjung, Suhril.

Kegiatan pendataan dan verifikasi berkas peserta calon P3K tersebut juga dikomentari oleh Ketua FPP Sijunjung, Saptarius. Menurutnya, dilibatkannya sejumlah unsur dalam pendataan tersebut sebagai bentuk keterbukaan dari BKPSDM dan patut kita hargai.

“Kami akan selalu siap mengawal dari tindakan oknum. Jika ada oknum yang bermain-main, maka kita tidak akan sungkan-sungkan mengusutnya hingga tuntas. Apapun hasil dari pendataan verifikasi calon PPPK Non ASN itulah hasil sebenarnya. Jika ada yang gagal, maka jangan kecewa anggap saja keberhasilan yang tertunda,”kata Ketua FPP Sijunjung, Saptarius yang diamini Sekretaris FPP, Fajar Setrian.

Respon berbeda ditunjukkan oleh Fajar ketua FKSS. Dia pun mengaku sangat manyayangkan kegiatan itu tak dihadiri pihak Inspektorat dan pihak BKAD hadir setelah kegiatan selesai.

“Ini membuktikan persamaan persepsi harus semakin diperkuat, ketidak hadiran inspektorat sangat disayangkan, sementara BKPSDM sudah sangat baik dalam menajemen keterbukaan informasi publik maka harus kita dukung bersama,”tambah Fajar yang juga Ketua FKSS itu. (**).

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

x

Check Also

Gubernur Sultra Lepas Ekspor Perdana Komoditas Biji Pinang

SUARASULTRA.COM | KENDARI – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto ...