Home / Ekonomi & Bisnis / Sikapi Polemik Usaha Ayam Potong, Satuan Intelkam Polres Konawe Turun Tangan, Begini Hasilnya
Make Image responsive

Sikapi Polemik Usaha Ayam Potong, Satuan Intelkam Polres Konawe Turun Tangan, Begini Hasilnya

Make Image responsiveMake Image responsive

Suasana Pertemuan yang digagas oleh Kasat Intelkam Polres Konawe di salah satu Cafe di Kota Unaaha, Kamis 15 September 2022.

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Menyikapi polemik terkait keberadaan Usaha Ayam Potong di wilayah permukiman warga khususnya di dalam Kota Unaaha, Satuan Intelkam Polres Konawe pun turun tangan mencari solusi terbaik.

Difasilitasi Kasat Intelkam AKP Abdul Rakhman, S.Si, perwakilan NGO (Subardin, Agussalim Misman), Indri Pemilik Usaha Ayam Potong Sinar Belawa , Kadis Lingkungan Hidup Dr. H. Herianto Wahab, M.Kes, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumrin, S.Pt, Bidang Tata Ruang Dinas PUPR KP Konawe dan Lurah Tumpas Sabang, SH pun duduk bersama.

Dari hasil diskusi tersebut terungkap bahwa Usaha Ayam Potong di Kabupaten Konawe belum mengantongi izin lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Menurut Kadis Lingkungan Hidup Dr. Herianto Wahab, izin lingkungan tidak bisa dikeluarkan sebelum ada rekomendasi dari Dinas PUPR KP terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait masalah ternaknya.

“Kalau keduanya telah mengeluarkan rekomendasi baru DLH masuk terkait izin lingkungannya,” jelas Herianto.

Sementara dari Dinas PUPR KP Konawe menjelaskan untuk usaha ayam potong di Kota Unaaha tidak ada RTRW sehingga rekomendasi tidak dikeluarkan. Begitu pula rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kadis Peternakan dan Keswan Konawe Jumrin, S.Pt menyebut secara persyaratan lokasi usaha ayam potong di dalam kota Unaaha tidak terpenuhi. Termasuk sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Yang jelas tidak memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi. Namun, pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik agar usaha tersebut bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak gangguan lingkungan,” katanya.

Sementara Lurah Tumpas Sabang, SH menyebut keberadaan Usaha Ayam Potong di wilayahnya tersebut sifatnya hanya sementara. Sambil berjalan, pelaku usaha juga menunggu arahan atau kebijakan dari pemerintah daerah untuk dilaksanakan.

Sedangkan Indri selaku pelaku Usaha Ayam Potong Sinar Belawa meminta kebijakan dari pemerintah agar diberi waktu untuk melakukan pembenahan kegiatan usaha agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir termasuk menjaga wilayah tersebut tidak kumuh.

Menurut Indri, pihaknya akan patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah daerah. Ia pun siap untuk nantinya direlokasi apabila pemerintah menyediakan tempat yang layak untuk berusaha. Apakah itu di Rumah Pemotongan Unggas atau di Pasar Sentral Unaaha yang aksesnya lebih dekat.

“Untuk saat ini kami akan memindahkan kandang / penampungan ayam ke belakang agar dampak berupa bau tak sedap itu bisa diminimalisir,” janjinya.

Setelah mencermati dan menerima masukan dari semua pihak, akhirnya pertemuan itu pun melahirkan kesimpulan bahwasanya Usaha Ayam Potong di daerah Permukiman tidak akan mendapatkan izin. Sehingga relokasi usaha merupakan keharusan.

Kemudian, pelaku Usaha Ayam Potong diberi waktu untuk melakukan pembenahan usaha agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang nantinya akan memantik reaksi publik.

Meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe agar Pasar Sentral Unaaha di Kelurahan Asinua diberlakukan sesuai dengan fungsinya ( pasar tiap hari dari pagi hingga sore).

Pelaku Usaha Ayam Potong bersedia direlokasi asal diberlakukan secara menyeluruh. Artinya ada lokasi khusus untuk Usaha Ayam Potong (terpusat).

Kasat Intelkam Polres Konawe AKP Abdul Rakhman, S.Si mengatakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah.

“Saya akan melakukan pertemuan dengan pak Sekda agar apa yang menjadi keputusan bersama ini dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Melalui kesempatan tersebut, Kasat Intelkam juga menggagas dibentuknya tim terpadu oleh pemerintah daerah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan di dalam Kota Unaaha pada khususnya. Termasuk melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut AKP Abdul Rakhman, tim ini nantinya akan melibatkan peran serta dari TNI – Polri, Sat Pol PP dan instansi terkait lainnya.

“Kita akan bersama – sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Termasuk di areal Masjd Babussalam Unaaha,” pungkasnya

Laporan: Sukardi Muhtar

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

Make Image responsive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
error: Content is protected !!