Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Ketgam : Ketua PB PGRI Pusat, Didi Suprijadi ( kedua dari kiri ) di acara Rakor Pimprov-PGRI Sulawesi Tenggara.
SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Plt Bupati Konawe, Parinringi, SE MSi membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Provinsi ( Rakorpimprov-PGRI ) Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu ( 17/3/2018 ) di Grand MM Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Rapat koordinasi Pimprov PGRI ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Forum Honorer Kategori 2 ( FHK2-PGRI ) Kabupaten Konawe masa bakti XXI tahun 2018-2020.
Ketgam : Plt Bupati Konawe, Parinringi saat memberi sambutan di acara Rakorpimprov-PGRI dan Pengukuhan DPD FHK2-PGRI Konawe
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PB PGRI, Dr. Didi Suprijadi, MM, Ketua PGRI Sultra, Dr. Abd. Halis Momo, S.Pd., M.Si, Ketua PGRI Konawe, Suriyadi, S.Pd., M.Pd, Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si, Ketua Umum FHK2- PGRI pusat, H.Ahmad Maulana, S.Pdi, M.Pd dan ratusan FHK2-PGRI.
Plt Bupati Konawe, Parinringi, SE., M.Si dalam sambutannya mengatakan jika ada formasi penererimaan CPNS untuk Kabupaten Konawe, maka Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengalokasikan 60 persen untuk honorer guru dari total penerimaan.
Selain itu, Parinringi juga akan lebih memprioritasan kebutuhan honorer melalui pengalokasian anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan honorer yang ada di Konawe yang berjumlah ribuan tersebut.
Sementara Ketua PGRI Konawe, Suryadi, S.Pd., M.Pd dalam sambutannya mengharapkan tenaga honorer guru lebih meningkatkan kinerja sebagai ujung tombak dunia pendidikan.
Ketgam : Ketua PGRI Konawe, Suryadi saat mengukuhkan pengurus DPD FHK2 PGRI Konawe
“Bersabar dalam menjalankan tugas, sebab rencana pengangkatan CPNS akan segera terlaksana, sesuai dengan informasi yang diterima dari BKN,” kata Suryadi.
Di tempat yang sama, Ketua PB PGRI, Dr. Didi Suprijadi, MM menyebutkan bahwa fungsi pembentukan forum honorer adalah memperjuangkan honorer yang belum masuk kategori 1 dan 2 untuk diakui menjadi bagian dari honorer resmi.
Pria yang akrab disapa ayah Didi itu mengatakan pihaknya akan mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk segera mengangkat honorer sebagai PNS melalui Keputusan Presiden ( Keppres ) ataupun Peraturan Presiden ( Perpres).
“Kita minta pengecualiaan untuk honorer K2 itu. Minta Presiden memperlakukan khusus karena peserta honorer ini kan usianya sudah lanjut, pengabdiannya sudah lebih dari 15 tahun, honornya tidak seberapa. Maka wajarlah kami minta kepada Presiden membuat suatu Diskresi, afirmasi, pengecualian kepada honorer ini diangkat menjadi CPNS,” katanya.
Ketgam : Ketua DPD FHK2 PGRI Konawe, Helisman Saranani saat membacakan naskah pelantikan
Untuk itu, Didi akan merangkul sejumlah honorer di luar guru untuk bersama-sama mendukung keputusan Diskresi Presiden untuk mengangkat honorer menjadi PNS. Ketua PB PGRI Pusat itu menyebut pembentukan forum ini sekaligus menyediakan wadah resmi untuk honorer agar tidak menjadi korban kepentingan pribadi untk menipu dan membodohi.
Menurut Didi Suprijadi, saat ini masih ada 430 ribu tenaga honorer kategori 2 ( K2 ) yang tersebar di seluruh nusantara yang terus memperjuangkan nasibnya untuk segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil ( CPNS ).
Untuk diketahui, Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) FHK2-PGRI Konawe dipimpin oleh Helisman Saranani, S.Pd MPd dengan masa bakti XXI, tahun 2018 – 2020. Pengukuhan DPD FHK2 Konawe oleh Ketua PGRI Konawe, Suryadi, SPd MPd.
Laporan : Redaksi
