Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Suasana pertemuan antara pihak PT VDNI dan PT OSS bersama pemerintah setempat bersama perwakilan Masyarakat di Ruang Rapat PT VDNI pada Senin 15 Juni. Foto: Istimewa
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Upaya Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe AKBP Yudi Kristianto, S.IK bersama Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin untuk memediasi antara perwakilan masyarakat tiga desa dengan pihak PT Virtue Dragon Nickel Industry (PT VDNI) menemui jalan buntu.
Pasalnya, pertemuan yang diinisiasi orang nomor satu di Korps Bhayangkara Konawe ini tidak menemui titik temu antara kedua pihak.
Diketahui, pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat PT VDNI pada Senin 15 Juni sekira pukul 10.30 Wita terkait tuntutan dari masyarakat Desa Besu, Desa Mendikonu dan Desa Wonua Morini yaitu agar pihak perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS untuk menerima atau merekrut karyawan perusahaan berjumlah 30 orang yang berasal dari 3 Desa tersebut.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Konawe AKBP Yudi Kristanto, S.I.K, Ketua DPRD Konawe DR. H. Ardin, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Konawe Beny Setiayadi Burhan,SE, Anggota DPRD Konawe sebanyak 10 orang, Kasat Intelkam Iptu Johan Armando Utan, S.I.K., M.H, Kasat Reskrim Iptu Husni Abda, S.I.K, Camat Morosi Suriayana Saranani, Kades Besu, Kades Wonua Morini, Kades Mendikonu, Perwakilan dari masing-masing Desa, Pihak perusahaan yakni Pimpinan PT. VDNI Mr. Yin, HoD (Head of Department) PT. OSS Mr. Liu, HRD (Human Resource Departement) PT. VDNI, Ahmad, GM PT. VDNI Nanung, dan Kuasa Hukum PT. VDNI Alfian, S.H.
Adapun hasil pertemuan tersebut yaitu Perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS menerima tiga puluh masyarakat yang berasal dari tiga Desa yaitu Desa Besu, Desa Mendikonu dan Desa Wonua Morini sebagai kariawan namun untuk penempatan / divisi yang ditempati belum ditentukan dan akan diatur oleh perusahaan.
Setelah rapat, pada pukul 15.00 Wita dilakukan penyampaian kepada masyarakat hasil pertemuan oleh Kapolres Konawe, Ketua DPRD Konawe, Camat Morosi dan HRD PT. VDNI. Namun masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan permintaan masyarakat yaitu Divisi internal dan Humas.
Massa Aksi saat melakukan aksi pemalangam jalan menuju perusahaan
Sehingga, pada pukul 15.40 Wita masyarakat meninggalkan PT. VDNI tanpa hasil sesuai yang mereka harapkan.
Karena tuntutan tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Besu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe massa dari Desa Besu, Desa Mendikonu, dan Desa Wonua Morini ( BMW) kembali melakukan pemalangan jalan akses masuk ke perusahaan.
Massa aksi yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut memboikot jalan akses masuk menuju perusahaan PT. VDNI dan menahan kendaraan – kendaraan yang memuat material maupun mobil tangki BBM untuk kepentingan perusahaan.
Pemalangan tersebut dilakukan karena tidak adanya titik temu dalam pertemuan antara pihak PT. VDNI dengan masyarakat 3 Desa.
Kepala Kepolisian Resort Konawe AKBP Yudi Kristanto, S.IK saat dikonfirmasi Suara Sultra membenarkan telah melakukan upaya mediasi kedua belah pihak.
Menurut Perwira Menengah Polisi berpangkat dua melati di pundak itu, pihaknya sudah berupaya mempertemukan keduanya untuk mencari solusi. Hanya saja apa yang dituntut sekelompok warga tesebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan.
“Perusahaan siap menerima mereka sebagai karyawan dengan syarat divisi ditentukan oleh perusahaan. Namun, warga ini maunya di divisi internal dan humas, jadi tidak bisa ketemu. Tetapi intinya di sini perusahaan bersedia mempekerjakan mereka,” ungkapnya.
Terkait aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh kelompok warga tersebut, mantan Kabag Analis Intelkam Polda Sultra ini mengatakan pihak Polri dan TNI (Bhabinsa) selalu bersama dalam mengamankan jalannya aksi. Sehingga kata dia, jalannya aksi dapat dikontrol.
Ia pun mengimbau agar aksi tersebut tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai meresahkan warga sekitar.
“Aksi sah-sah saja karena itu diatur dalam konstitusi. Selaku penegak hukum kami mengimbau jangan sampai melakukan tindakan anarkis yang bisa berdampak hukum,” pungkas Alumni Akpol 1999 ini.
Laporan: Sukardi Muhtar
