Home / Ekonomi & Bisnis / JPKP Nasional Sultra Sebut Penyaluran Dana Desa di Konut Tidak Maksimal
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

JPKP Nasional Sultra Sebut Penyaluran Dana Desa di Konut Tidak Maksimal

Make Image responsive
Make Image responsive

Woroagi, Ketua DPD JPKP Nasional Provinsi Sultra

SUARASULTRA.COM | KONUT – Penyaluran Dana Desa (DD) di Wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai tidak maksimal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sultra, Woroagi kepada Suarasultra.com pada Minggu (03/10/2021).

“Kami menilai penyaluran anggaran Dana Desa di Wilayah Kabupaten Konawe Utara tidak maksimal. Salah satunya adalah pencairan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan sampai bulan Oktober 2021 itu baru lima bulan,” ungkap Woroagi.

Woroagi menjelaskan sesuai peraturan pemerintah, penyaluran BLT DD itu dilakukan setiap bulan apalagi di masa pandemi Covid-19 , masyarakat desa lagi mengalami masa sulit dan membutuhkan biaya hidup sehari-hari,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD JPKP Nasional Sultra, Rusdin menambahkan bahwa informasi terkait lambatnya penyaluran dana desa tersebut merupakan hasil pemantauan lembaga JPKPN di wilayah perdesaan di Konut.

“Terkait dengan Dana Desa di Konut ini, tidak terlepas dari informasi yang kami peroleh dari masyarakat dan beberapa Kepala Desa yang kami temui,” beber Rusdin.

Masa kata dia, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sudah cukup memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakatnya , akan tetapi ia menduga ada sistem yang harus diperbaiki termasuk kelancaran penyaluran DD di perdesaan.

“Kita tau bersama, Pemda Konut sangat baik di dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat, akan tetapi sesuai keterangan dari beberapa Kades dan masyarakat yang sudah kami temui, pencairan anggaran DD tidak maksimal, nah ini harus dibenahi serta di dalam pengelolaan anggaran DD sebaiknya lebih transparan, akuntabel dan dipertanggungjawabkan sehingga kegiatan pembangunan dapat diketahui dan difahami oleh masyarakat,” terangnya.

Menyikapi permasalahan ini , JPKP Nasional akan mempertanyakan kepada dinas terkait yang membidangi masalah Dana Desa.

“Sebagai relawan pembangunan, kami tetap mendampingi program pemerintah agar tepat sasaran serta terus melakukan pengawalan anggaran pembangunan di daerah Sulawesi Tenggara termasuk di Wilayah Kabupaten Konawe Utara,”tegas Rusdin.

Sampai berita ini diturunkan pihak Pemda Konut terutama SKPD terkait , belum dapat dikonfirmasi.

Laporan: Aras Moita

Editor: Sukardi Muhtar

Make Image responsive
Make Image responsiveMake Image responsive
Make Image responsive2021-10-03

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
error: Content is protected !!