Tersangka Korupsi UPPO Sudah Ditahan, Kepala Inspektorat Konawe: Audit Masuk Tahap Finalisasi

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe telah melakukan penahanan terhadap tersangka RF atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik ( UPPO) pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2020.

Penahanan terhadap tersangka RF dilakukan pada Kamis 27 Oktober pekan lalu. Tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Unaaha untuk 20 hari ke depan.

Dalam perkara dugaan korupsi ini, tersangka RF saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Teknis UPPO tahun anggaran 2020 dan sekali Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Konawe.

Meski sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka RF, audit kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe belum juga selesai. Jaksa Penyidik sampai berita ini diterbitkan belum mengantongi hasil audit dari Inspektorat setempat

Kepala Inspektorat Konawe Rebiansyah Putra Halip, S.Sos, M.Si mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan perkara dimaksud.

“Audit sudah masuk tahap finalisasi” kata Rebiansyah, Kamis 3 November 2022.

Menurut mantan Camat Bondoala ini, proses audit kerugian negara dalam perkara ini sudah sementara dilakukan reviu berjenjang oleh pengendali teknis (Dalnis) untuk kemudian di-reviu lagi oleh pengendali mutu (Daltu) pada Inspektorat Konawe.

“Hasilnya nanti kami akan ekspose ke tim penyidik kejaksaan negeri Konawe,” jelasnya.

Pada audit perkara UPPO ini, Rebiansyah mengaku tim auditor Inspektorat Konawe sangat berhati-hati dan memastikan tidak ada satu pun tahapan yang terlewatkan. Sehingga hasil yang disajikan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Dalam proses audit itu, auditor harus cermat. Karena apa yang kami sajikan (hasil audit-red), itu nanti akan diuji di pengadilan,” tegasnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik ( UPPO) pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe tahun anggaran 2020 pada awal Januari 2022.

Dalam perkara ini, Kejari Konawe melalui Seksi Pidana Khusus memanggil 15 kelompok tani ternak penerima manfaat untuk dimintai keterangan. Termaksud pihak dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe selaku Dinas Teknis.

Adapun anggaran pengadaan UPPO ini sebesar Rp. 3 Miliar yang terbagi di 15 kelompok tani. Dalam pelaksanaan kegiatan, terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Berikut item kegiatan yang harus disediakan oleh 15 kelompok tani ternak dengan anggaran Rp.200 juta:

1.Kandang sapi,
2. Mesin Pencacah
3. Sapi 8 ekor
4. Rumah kompos
5. Kendaraan roda tiga.

Program UPPO tersebut merupakan program aspirasi yang diturunkan melalui Kementerian Pertanian RI ke Kabupaten Konawe 2020. Bantuan itu, langsung ke 15 kelompok tani di Konawe.

Masing-masing kelompok tani mendapat jatah Rp200 juta, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 3 Miliar. Dana tersebut dicairkan dua tahap. Tahap pertama, Rp140 juta. Kemudian tahap dua sebanyak Rp60 juta.

Dana itu masuk langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Dana Rp200 juta itu diberikan untuk pengadaan kandang sapi, mesin pencacah, sapi 8 ekor, rumah kompos, dan kendaraan roda tiga (viar).

Awalnya, kasus ini menjadi sorotan ketika beredar isu kalau tim teknis program UPPO ikut melakukan pengadaan salah satu item dari program tersebut. Saat itu, nama Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Konawe, RF turut disebut-sebut. RF disebut menjadi perantara pengadaan motor roda tiga (merk Viar), antara pihak perusahaan dengan kelompok penerima.

Laporan: Sukardi Muhtar