Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Wakil Ketua, Rusdianto, SE, MM didampingi Ketua Komisi II Benny Setiadi Burhan, SE saat menerima massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe di depan Gedung DPRD Konawe
SUARASULTRA.COM | KONAWE – Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memantik protes dari berbagai elemen bangsa. Aktivis di seluruh Indonesia pun turun ke jalan menyuarakan aspira meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Selasa 6 September 2022.
Massa aksi ini diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe Rusdianto, SE, MM didampingi Ketua Komisi II Benny Setiadi Burhan, SE, bersama H. Alaudin, SH, MM dan H. Abd. Rahim.
Wakil Ketua bersama Ketua Komisi II DPRD Konawe dan anggota saat berdiskusi dengan massa aksi
Dalam aksi tersebut Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe menolak kenaikan harga BBM subsidi. Selain menolak kenaikan harga, massa aksi juga meminta upah buruh dinaikkan serta mendesak penegak hukum (polisi-red) untuk memberantas para mafia BBM di daerah setempat.
Usai orasi, Wakil Ketua DPRD Rusdianto mengajak massa aksi untuk masuk ke dalam ruang rapat / ruang hearing Gedung Gusli Topan Sabara untuk berdiskusi.
Setelah mencermati apa yang menjadi tuntutan massa aksi Rusdianto pun kemudian menjelaskan bahwa pada prinsipnya DPRD Konawe selalu bersedia menerima aspirasi yang datang dari seluruh masyarakat Kabupaten Konawe.
Terkait penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Konawe. Aksi hari ini kata Rusdianto merupakan bentuk keberpihakan aktivis Konawe terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentunya aksi ini diterima dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.
“Kenapa? Karena dampak kenaikan harga BBM ini bukan hanya dirasakan oleh adik – adik dan orang tua kita, tetapi kita semua merasakan. Baik DPRD, Kepolisian dan Sat Pol PP semua merasakan dampak yang biasa,” kata Ketua DPC PDIP Konawe ini.
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe
Menurut Rudi sapaan akrabnya, pada prinsipnya DPRD Konawe bersepakat menolak kenaikan harga BBM subsidi. Namun kata dia, untuk ditindak lanjuti hingga ke pemerintah pusat perlu didukung dengan pernyataan sikap secara tertulis.
“Buat suratnya, kami DPRD Konawe bertanggungjawab dan wajib kami teruskan surat adik – adik ke DPR RI atau ke pemerintah. Jangan sampai adik – adik berpikir bahwa DPRD tidak berpihak kepada masyarakat. Apa yang disuarakan hari ini DPRD siap bersama adik-adik untuk untuk memperjuangkan hingga ke tingkat atas,” janji Rudi kepada massa aksi.
Menyinggung keberadaan mafia BBM, Ketua Askab PSSI Konawe ini berterima kasih kepada massa aksi atas dukungannya dalam melawan mafia BBM tersebut. Sebagai tindak lanjut, Rudi meminta kepada Kepolisian Resor Konawe melalui Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kompol Jamaluddin Saho, S.H.I., M.H yang sejak awal hadir mengawal jalannya aksi unjuk rasa.
“Kalau perlu teman – teman dari Kepolisian, Kabag Ops bentuk tim. Libatkan kami DPRD dan adik – adik ini (massa aksi -red) kita langsung sidak di lokasi (SPBU),” pintanya.
Suasana Diskusi antara Komisi II DPRD Konawe dengan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe disaksikan oleh Kabag Ops Polres Konawe Kompol Jamaluddin Saho, SH.I, MH
Dikatakan, akibat ulah mafia, BBM menjadi langka. Masyarakat dibuat semakin susah, sudah harga naik, BBM pun semakin susah untuk didapatkan. Sehingga kata dia, persoalan ini harus segera diselesaikan.
“Saya yakin antrian yang terjadi di setiap SPBU itu karena adanya mafia BBM. Kalau ini tidak segera diatasi maka masyarakat akan menjadi korban lagi. Sudah harga naik, BBM susah sulit didapatkan, harus antri dan pada akhirnya beli di luar dengan harga yang jauh lebih mahal,” pungkasnya.
Diketahui, massa aksi berasal dari sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Tamalaki Wonua Ndolaki (Tawon).
Laporan: Sukardi Muhtar
