Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Aksi unjuk rasa terkait dugaan kongkalikong dalam proses lelang proyek Penataan Kawasan RTH Mina-Minanga pada Dinas PUPR Butur
SUARASULTRA.COM | BUTON UTARA – Bupati Buton Utara (Butur) Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa dan Masyarakat (Mahmud Butur) adalah kontribusi untuk kemajuan karena merupakan bentuk kontrol-kontrol sosial.
Hal itu dikatakan Bupati Butur Ridwan Zakariah dalam menanggapi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Mahmud-Butur. Di mana diketahui, massa aksi meminta Bupati Butur untuk mengevaluasi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Butur, atas polemik lelang paket pekerjaan Penataan Kawasan RTH Mina-Minanga,Butur.
“Saya kira ini adalah aspirasi yang harus ditanggapi dengan baik, adik-adik juga melakukan ini dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, untuk suatu urusan dalam birokrasi pasti ada juga prosedurnya dan itu diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah,” jelasnya saat menanggapi tuntutan massa aksi di aula Setda, Jumat 16 September 2022 pekan lalu.
Lebih lanjut, orang nomor satu di daerah berslogan “Lipu Tinadeakono sara” itu mengatakan mengenai dugaan adanya permainan yang terjadi selama proses lelang pekerjaan proyek Penataan Kawasan RTH Mina-Minanga, dirinya lebih dulu akan memastikan kebenarannya, untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil.
Mengenai proses tender itu kata Ridwan Zakariah, sudah ada pokjanya, sudah ada PPK-nya, yang urus itu masalah teknis, kalau bupati hanya mengambil kebijakan.
“Saya sudah serahkan anggaran. Secara teknis mereke yang atur dan kalau memang ada dugaan atau fakta bahwa di situ ada permainan persengkongkolan, saya kira ini masalah perlu diseriusi bersama. Mendahului demo hari ini, tadi malam saya sudah hubungan Kadis PU untuk klarifikasi kebenarannya. Tentu harus kita pastikan dulu benar tidaknya,”tegas Ridwan.
“Kalau benar terjadi ada yang sudah kalah tender lalu ikut lagi lalu menang saya kira menurut aturan itu tidak di benarkan, artinya kalau itu fakta anda saya dukung,” tambahnya.
Lebih lanjutan Ridwan menegaskan, dirinya akan memberi sanksi kepada Pokja dan PPK jika benar tuntutan yang disampaikan didasari oleh fakta. Olehnya itu, dia meminta agar tuntutan tersebut sesuai dengan fakta yang ada.
“Kalau soal urusan tender ada Pokja ada PPK nanti saya liat kalau mereka main-main pasti kena. Kalau benar saya kasih sanksi. Kita sama sama bertanggung jawab, laporanmu benar agar seterusnya kalian bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah ini kan kontrol-kontrol sosial.Tunggu Saja hasilnya,”pungkasnya.
Laporan: Anto Lakansai
Editor: Sukardi Muhtar
