Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, Sos, M.Si (kanan depan) saat memberi keterangan Pers kepada sejumlah awak media di kantor DPRD Kabupaten Konawe, Kamis (30/4/2020).
SUARASULTRA.COM |KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara kelembagaan mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan honor aparat desa yang saat ini sudah memasuki 17 bulan berjalan.
Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si mengatakan sikap tegas DPRD Konawe ini, merespon banyaknya aspirasi masyarakat (aparat desa) yang masuk ke DPRD. Di mana mereka (para aparat) mengharapkan honor mereka selama 17 bulan yang melekat di alokasi dana desa (ADD) segera dibayarkan.
“Teman-teman di Komisi I melihat ini tidak bisa dibiarkan, DPRD Konawe harus cepat bersikap,” kata H. Ardin
saat menggelar konfrensi Pers usai melaksanakan rapat internal di ruang rapat Ketua DPRD Konawe, Kamis 30 April 2020.
Diketahui, konfrensi Pers tersebut dihadiri oleh wakil Ketua II Rusdianto, SE, MM, Ketua. Komisi I Benny Setiadi Burhan, SE dan sejumlah anggota lainnya.
Menurut H. Ardin, berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri mayoritas atau lebih dari setengah dari 30 anggota, diputuskan secara kelembagaan bahwa DPRD Konawe sebagai wakil masyarakat mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membayarkan honor aparat desa.
“Tadi hasil rapat kita sepakat bahwa kita segera mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan ADD yang sudah masuk 17 bulan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa honor aparat desa melalui ADD tersebut harusnya dibayarkan tepat waktu. Karena kata dia, pembayaran ADD itu merupakan mandatory (kewajiban/perintah) dari pelaksanaan pemerintahan. Di mana ADD tersebut 10 persen berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang tiap bulan ditransfer oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI.
“Dan itu tidak bisa dihapuskan, karena tiap tahun tetap akan ada menjadi kewajiban daerah. Dengan dibayarkannya ADD ke 297 desa yang ada di Konawe saya kira, maka ini suatu langkah juga bagaimana kita mengurangi defisit kita yang ada. Karena ini berpengaruh pada defisit yang ada,” jelasnya.
Oleh karena itu, DPRD Konawe mendesak pemda sebelum lebaran honor aparat desa harus segera dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Karena kata dia, DPRD Konawe juga rasional melihat kondisi keuangan.
“Ini Warning kita kepada pemerintah daerah. DPRD Konawe akan memantau pelaksanaannya,” ujar Ardin.
Lebih lanjut, politisi PAN ini menyebut bahwa DPRD Konawe menginginkan ada aksi dari pemerintah daerah, bukan hanya janji atau sebatas wacana saja. Karena menurutnya, pemerintah desa merupakan ujung tombak perintahan. Sehingga hak mereka harus segera dibayarkan, jangan diabaikan.
“Harus bayarkan hak mereka, DPRD bersikap, ini kompak kita harus dibayarkan itu. Kita DPRD meminta karena sudah dianggarkan di APBD, sekarang kita mendesak pemerintah, bayarkan. Tidak ada alasan tidak dibayar,” tegasnya.
Ketua Komisi I, Benny Setiadi Burhan menambahakan bahwa langkah tegas DPRD ini diambil karena pemda Konawe dianggap abai terhadap masukan dan saran dari DPRD Konawe selaku unsur penyelenggara pemerintahan untuk membayarkan hak aparat tersebut.
Bahkan Sekretaris DPD PAN Konawe ini mengungkapkan bahwa. DPRD Konawe selalu menanyakan dan mengingatkan masalah honor aparat desa tersebut kepada pemerintah daerah melalui Sekda Konawe di setiap rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerabmh (TAPD).
“Kami selalu tanyakan itu, anggota semua ini tanyakan kapan dibayarkan honor aparat. Dan jawabannya hanya satu, tunggu pak, kita sementara rencanakan. InsyaAllah kita akan bayarkan, itu terus jawaban mereka,”ungkap Benny
sapaan akrabnya.
“Maka hari ini kita lakukan penegasan, kemarin kita selalu ingatkan. Karena kita sebagai mitra kerja yang baik, kita ingatkan,” sambungnya.
Apabila langkah yang dilakukan Dewan Konawe ini tidak dilaksanakan oleh Pemda Konawe yakni membayar honor aparat desa sebelum lebaran, DPRD Konawe mengancam akan menggunakan HAK dan KEWENANGAN yang melekat pada DPRD.
“Iya, terakhir kita akan gunakan hak dan kewenagan itu,” pungkas Dr. H. Ardin
Laporan: Sukardi Muhtar
