Home / Ekonomi & Bisnis / Gelar RDP Bersama BPMD, DPRD Konawe Optimis Penyaluran BLT DD Menyentuh Sasaran
Make Image responsive
Make Image responsive

Gelar RDP Bersama BPMD, DPRD Konawe Optimis Penyaluran BLT DD Menyentuh Sasaran

Make Image responsive

Suasana Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Benny Setiadi Burhan, SE di Ruang Rapat Ketua DPRD Konawe, Selasa (19/5/2020).

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Kawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Konawe bertempat di ruang rapat Ketua DPRD Konawe, Selasa, (19/5/2020).

Komisi I DPRD Konawe memastikan BLT yang bersumber dari Dana Desa tersebut dapat menyentuh semua Kepala Keluarga (KK) yang benar-benar layak menerima.

Optimisme tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Konawe H. Alaudin, usai menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerinrah daerah dalam hal ini instansi teknis (BPMD-red).

Menurut H. Alaudin, pada prinsipnya sesuai dengan Surat Edaran dari Kemendes bahwa BLT yang bersumber dari Dana Desa sebesar 25 persen itu telah diluncurkan pada hari ini, Selasa (19/5/2020).

Jika melihat daftar penerima BLT DD, lanjut politikus PBB ini, dengan besaran alokasi untuk BLT, hampir dipastikan bahwa semua KK yang telah melalui pendataan berdasarkan ketentuan akan tersentuh bantuan.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Konawe bersama DPMD Konawe membahas penyaluran BLT DD ke Masyarakat penerima manfaat, Selasa (19/5/2020).

“Dana ini sangat cukup untuk tiga bulan kedepan, bahkan dimungkinkan untuk lebih dan ini akan diatur dalam Peraturan Desa untuk penggunaan anggaran lainnya,”katanya.

Lanjut Alaudin, dari 294 desa, yang sudah masuk datanya ini sekitar 227, dan desa lainnya masih ditunggu untuk memasukkan datanya, dan itu sudah bisa langsung diserahkan.

“Kalau yang lainnya kan banyak pos bantuan ada dari pusat dan ada dari kabupaten yang kita alokasikan kemarin Rp 109 miliar tapi penyalurannya melalui dinas Sosial, dan kebetulan kami leading sektornya ke pemerintahan desa, jadi kita hanya mengotrol yang disalurkan melalui dana desa,”jelas mantan Ketua DPC PBB ini.

Untuk anggaran Rp 109 miliar yang direfocusing kata Alaudin, saat ini sedang diadakan pendataan di Dinas Sosial. Kalau surat edaran dari menteri harusnya disalurkan juga, tapi mungkin karena terkait dengan data, mungkin ada pemutakhiran data.

“Jadi saya sangat yakin masyarakat kita yang terdampak dengan corona dan yang berhak menerima bantuan langsung tunai saya rasa harus mendapatkan bantuan ini,” pungkasnya. (Red/KK)

Laporan: Sukardi Muhtar

About redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
error: Content is protected !!