Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Gempur Sultra turun ke jalan menolak kedatangan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Foto: Remon
SUARASULTRA.COM, KENDARI – Kongres ke-V Partai Amanat Nasional (PAN) akan diselenggarakan tanggal 10-12 Februari 2020 di Kota Kendari.
Kabarnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan turut hadir dalam kongres tersebut. Namun, sejumlah aktivis menolak kedatangan Zulkifli Hasan di Bumi Anoa.
Salah satunya, Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi Sulawesi Tenggara (Gempur Sultra), Sabtu (8/2)2020) siang, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gempur Sultra menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan Zulkifli Hasan.
Penolakan Zulkifli Hasan di Kendari, Kata Ketua Gempur Sultra, Firman Bone, karena Zulkifli masih dalam pemeriksaan KPK atas dugaan kasus alih fungsi Hutan sebagai saksi. Namun, dalam panggilam KPK Zulkifli mengindahkan panggilan itu.
“Harusnya penegak hukum dalam hal ini KPK, agar mengambil langkah tepat untuk memeriksa Zulkifli Hasan,” terang Firman Bone saat ditemui media ini.
Saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014 , adanya dugaan kasus suap alih fungsi peruntukan hutan yang melibatkan PT Palma Group dan PT Darmex sebagai tersangka. KPK secara tegas membongkar kasus suap alih fungsi lahan sampai ke akar-akarnya.
“Kami mendukung KPK. Tetapi kami juga mendesak antirasuah segera memanggil secara paksa Zulkifli Hasan, karena dia (Zulkifli) mengindahkan panggilan sebelumnya,” imbuhnya.
Bagi Firman, dengan mengindahkan panggilan KPK, secara tidak langsung sudah tidak menghargai dan menghalangi proses hukum yang semestinya dapat berjalan dengan baik. Harusnya Mabes Polri tidak memberikan izin kongres partai PAN di Kota Kendari.
“Alasan kami turun kejalan berorasi, bahwa masyarakat di Sultra tidak mengiginkan kedatangan ketua DPP PAN yang kami duga tidak patuh terhadap hukum di negara Republik Indonesia,” tuturnya.
Secara tegas Firman menyapaikan, jika Zulkifli ngotot datang di Kota Kendari, maka Gempur Sultra akan turun kejalan dengan jumlah massa aksi yang lebih besar.
Laporan: Remon
