Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi yang digelar di ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat 18 September 2020. Foto: Dinas Kominfo Soppeng
SUARASULTRA.COM | SOPPENG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupataen. Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi dan Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19 dalam rangka suksesi Pilkada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020.
Rapat yang hadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat, 18 September 2020. Turut hadir pasa rapat tersebut, Pimpinan DPRD, Para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng, Kepala Badan Kesbangpol, para Camat, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kab. Soppeng, para Ketua partai, dan undangan lainnya.
Ketua Panitia, Hj. A.Zurachmiaty, SH
dalam laporannya mengatakan bahwa maksud diadakannya acara ini adalah untuk menghasilkan kesamaan pemahaman/persepsi dan tindakan untuk seluruh pemangku kepentingan di daerah mengenai kegiatan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng.
Kegiatan ini sendiri lanjut dia, akan dilaksanakan melalui Metode Pleno yang dibagi menjadi dua sesi yaitu Pleno sesi I (Sesi Pemaparan), Pleno sesi II (Diskusi dan sering Informasi).
Suasana Rapat
Sementara Bupati Soppeng, H.A.Kaswadi Razak, SE dalam sambutannya menyebut bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 memerlukan perhatian, kerjasama, dan dukungan serta koordinasi dari semua pihak, khususnya antara penyelenggaraan dengan institusi terkait lainnya, agar bisa berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkatkan dari penyelenggaraan pemilu tahun lalu,
Menurut A. Kaswadi, mustahil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai penyelenggara akan berhasil tanpa adanya dukungn dan koordinasi dari semua pihak.
“Dan yang terpenting pula penyelenggaraan pilkada yang jujur dan kredibel tentu saja akan membuat pilkada dapat berjalan dengan lancar dan baik,” kata mantan Ketua DPRD Soppeng ini.
Lebih lanjut kata A. Kaswadi, KPUD dan Bawaslu tidak boleh lengah, karena Pilkada yang digelar tahun ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu/Pilkada sebelumnya.
Pasalnya, pilkada kali ini dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. Jadi Pilkada 9 Desember 2020 ini, pelaksanaannya bukan hanya lancar dan aman dari konflik, tetapi harus aman dari Covid 19.
“Kita tidak mau kalau nantinya akan muncul klaster baru yang disebabkan oleh kelengahan penyelenggaraan,” tegas Calon Petahana ini.
Menurut Bupati, Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi ini tentu memiliki konsekuensi, baik dengan terjadinya penundaan jadwal maupun dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan.
“Ini harus menjadi perhatian dan dipersiapkan secara matang agar proses pilkada berjalan lancar dan semua potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada nantinya dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Oleh karena itu, masih kata Andi Kaswadi, dalam rakor ini nantinya diharapkan dibahas berbagai hal terkait dengan pilkada, serta khususnya pendisiplinan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam setiap proses dan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Untuk memenuhi hal tersebut maka KPUD, Bawaslu, Pemerintah, Partai, para calon, pendukung dan tim sukses wajib memberikan dukungan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dengan tetap berada pada koridor dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
“Pemilu tahun 2019 yang telah dilaksanakan kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan barometer untuk melakukan Pilkada serentak Tahun 2020. Mudah-mudahan Rapat Koordinasi ini akan melahirkan pemikiran cemerlang yang mengantar pada perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Demokrasi yang lebih baik di Bumi Latemmamala,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
