SUARASULTRA.COM | KONUT – Manajemen CV Unaaha Bakti Persada (UBP) angkat bicara terkait ulah oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Darat (AD), yang diduga telah memberhentikan sembilan pelabuhan Jetty di Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada Jum’at 19 Mei 2023 lalu.
Padahal, dari sembilan Jetty yang dihentikan oleh oknum TNI AD ini, diantaranya, Jetty BOSOWA, UBP, Bososi, dan Apolo telah mengantongi izin penggunaan Terminal Khusus dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Presiden Direktur CV UBP H. Yusrin mengatakan bukan penghentian itu yang persoalan utama, tetapi masalahnya ada pada kewenangan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum TNI AD.
“Bukan penghentian yang saya persoalkan, tetapi masalah utamanya adalah kewenangan dan kesewenang-wenangan. Yang punya landasan hukum kuat saja di tabrak bagaimana nanti kalau ini terjadi sama masyarakat biasa,” kata pria yang akrab disapa Usbar itu.
Menurut Usbar, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penggunaan kewenangan ini dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.
Menghadapi situasi di mana wewenang diterapkan tanpa dasar hukum yang kuat, masyarakat umum mungkin akan mengalami kerugian dan kebingungan.
Kata dia, keharusan untuk menjaga keadilan dan keamanan bagi masyarakat menjadi sangat penting dalam konteks ini.
Oleh karena itu lanjut Usbar, sangatlah penting untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan kepada pihak terkait didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan adil. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Dikatakan, dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan tujuan dari tindakan yang diambil oleh oknum TNI AD.
Transparansi dan akuntabilitas akan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
“Penting untuk mencari solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hanya dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu dalam situasi di mana wewenang dan kebijakan dipertanyakan,” pungkasnya.
Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Letkol Tambo Hale Wulaa aksi menampik jika pihaknya (Korem 143 HO red) melakukan penutupan sembilan Jetty di Morombo, Kabupaten Konut, Sultra.
“Pihak TNI dalam hal Korem 143 HO tidak pernah menutup Jetty, jadi silahkan masyarakat bekerja, terus untuk pertemuan dengan Komandan Korem (Danrem) 143/HO akan diwadahi, setelah Danrem pulang dari kegiatan,” katanya.
“Jadi Jetty tetap dibuka, dan kami tidak menutup,” tegasnya.
Terkait isu adanya kedatangan oknum TNI di wilayah Jetty, Kasiter Korem 143/HO mengaku tidak tahu persoalan itu. “Nanti kami akan dalami lagi dari pihak kita (Korem), kenapa dia (Oknum TNI) datang di sana?,” jelasnya.
Saat ditanya terkait isu kedatangan oknum TNI di Konut dan melakukan penutupan atau pemberhentian aktivitas sembilan Jetty di Morombo, Kasiter mengaku tak mengetahui perihal itu. Dirinya mengarahkan untuk bertanya langsung ke Dandrem 143 Haluoleo.
“Nanti setelah datang Danrem yah, silahkan ditanyakan. Kalau terkait TNI ke Jetty dan mengambil ore nikel, saya tidak tahu, nanti saja pada saat Danrem datang untuk ditanyakan,” katanya.
“Saya tegaskan, jadi tidak betul, ada penutupan Jetty, dan tadi sebelum ini, saya sudah telepon Danrem, dan Danrem mengatakan tidak ada penutupan. Silahkan lanjutkan aktivitas,” pungkasnya.
Laporan: Redaksi
