Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Ketua Askab PSSI Konut, Dr. Mustaman
SUARASULTRA.COM | KONUT – Masa jabatan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tinggal menghitung hari.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KONI Pusat, masa jabatan Plt Ketua KONI Sultra akan berakhir pada bulan Maret tahun 2022.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Plt KONI Sultra tersebut kini menjadi perhatian publik. Salah satunya, Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Dr. Mustaman.
Menurut Mustaman, menjelang berakhirnya masa jabatan Plt perlu dilakukan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Ia pun menyarankan Musorprov tersebut diambil alih KONI Pusat.
“Saya menyarankan agar pelaksanaan Musorprov KONI Sultra, alangkah eloknya diambil alih pelaksanaannya oleh KONI pusat,” kata Eks Sekretaris Disperindag Konut itu.
Saran dari Mustaman agar Musorprov harus diambil alih KONI pusat bukan tanpa dasar yang kuat. Mantan Ketua Cabang HMI Kendari memiliki pertimbangan yang rasional.
Menurutnya, KONI merupakan organisasi keolahragaan yang manaungi cabang olahraga se Sultra. Sehingga campur tangan KONI Pusat diharapkan agar dapat melahirkan pimpinan KONI Sultra yang dicintai oleh seluruh cabang olahraga yang dinaungi.
“Kita tidak inginkan KONI Sultra prematur dalam melaksanakan Musorprov, karena hasilnya akan melahirkan kepemimpinan yang tidak akuntabel. Sebab harapan cabor ke depan Ketua KONI harus lahir dari cabor yang berlatar belakang atlit. Mengapa demikian, karena KONI Sultra mendapatkan bantuan hibah dari Pemprov Sultra hingga miliaran rupiah,”jelas Mustaman.
Dirinya berpandangan, anggaran sebesar itu harus dimanfaatkan secara efektif dan sebanding dengan prestasi atlit. Agar sesuai dengan harapan cabang olahraga.
“Makanya kalau orang yang menahkodai KONI adalah orang yang tidak paham keolahragaan, maka anggaran miliaran rupiah itu akan sia-sia dan berimplikasi negatif pada prestasi cabor,”tegas Mustaman.
Alasan lain, Musorprov luar biasa wajib diambil alih oleh pusat. Kerena menurut mantan Sekretaris Bappeda Konut itu, merujuk pada AD dan ART KONI yang menjelaskan bahwa undangan dan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimi kepada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 (2) butir (a) sekurang-kurangnya 14 hari sesuai hari kalender sebelum Musosrprov dilaksanakan.
Nah yang terjadi sampai hari ini, KONI Sultra belum melakukan itu. Bahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum dilaksanakan. Sementara dalam aturan organisasi KONI, setelah RAT dilaksanakan minimal 14 hari, baru bisa melaksanakan Musorprov tidak bisa dilaksanakan secara bersambung.
“Oleh karena itu, sangat menghawatirkan bila KONI pusat tidak mengambil alih KONI Sultra. Maka kepengurusan KONI Sultra tidak dapat melaksanakan kewenangan, karena legalitas hukum sudah akan berakhir berapa hari lagi. Dan kita tidak ingin pemilihan Ketua Umum KONI dilakukan sembunyi- sembunyi atau sekedar formalitas karena anggaran yang digunakan cukup besar yang bersumber dari uang rakyat APBD,”beber Mustaman.
Ia pun berharap dalam pemilihan Ketua KONI Sultra nanti, benar benar sesuai mekanisme. Jika dia pejabat publik atau rangkap jabatan, maka dia tidak boleh menjabat sebagai Ketua KONI.
“Karena harapan cabor, Ketua Umum KONI ke depan selain dia paham keolahragaan dia juga tidak merangkap jabatan. Baik instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau lain sebagainya. Ketua Umum KONI Sultra betul-betul akan mewakafkan dirinya untuk prestasi dan masa depan olahraga di bumi Anoa Sultra, sehingga daerah mendapat citra positif di tingkat nasional,” pungkasnya.
Laporan: Lukman
Editor: Sukardi Muhtar
