Suara Sultra Berani Menyuarakan Kebenaran
Rapat Musyawarah Bersama DPW JPKP Sultra dengan DPD Kabupaten / Kota se- Sulawesi Tenggara, (18/12/2019). Foto: DPW JPKP Sultra
SUARASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat atau musyawarah bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota Se-Sulawesi Tenggara.
Rapat yang digelar di sekretariat bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JPKP Sultra di hadiri Ketua DPW JPKP Irwan, Wakil ketua DPW Sultra dan Sekretaris, Bendahara, dan segenap anggota DPW JPKP Sultra .
Ketua DPW JPKP Sultra Irwan kepada SUARASULTRA menjelaskan bahwa ada tiga agenda utama yang menjadi pembahasan dalam rapat bersama tersebut.
Tiga agenda tersebut adalah pengembangan dan pengenalan organisasi JPKP, pembahasan program kerja serta persiapan untuk mengikuti agenda hajatan nasional dan HUT ke-5 JPKP di Kota Bogor pada 17-19 Januari 2020, dan Pembentukan Koperasi JPKP.
Irwan menerangkan jika visi dan misi JPKP ini di antaranya adalah mendampingi pelaksanaan program pemerintah yang pro rakyat agar terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran.
Kemudian, mengumpulkan data dan melaporkan kepada instansi terkait jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan program-program pemerintah agar terdeteksi dini.
Misi lainnya yaitu mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah secara optimal.
“Visi JPKP adalah menjadi mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan Misi JPKP adalah membantu sosialisasi program-program pemerintah agar masyarakat mendapat informasi yang tepat sehingga siap berpartisipasi dalam pembangunan,” kata Irwan Ketua DPW JPKP Sultra dalam rilis yang diterima Redaksi SUARASULTRA, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Aras Moita Wakil ketua DPW Sultra berharap agar seluruh pengurus DPD kabupaten/kota bekerja sama dengan sebaik kepada pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat , sehingga program pemerintah dapat sampai kepada masyarakat.
“Saya berkeinginan agar perhatian kepada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bedah rumah agar tepat sasaran dan sebagainya. Jika ada laporan masyarakat bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan padahal mereka layak menerima bantuan, JPKP harus segera menindaklanjuti sesuai visi dan misi JPKP,” terangnya Aras Moita.
Dikatakan, sebelum melaksanakan visi dan misi JPKP, metode kerja dari seluruh pengurus JPKP harus dipahami di antaranya yaitu untuk dapat melakukan sosialisasi program pemerintah dengan cara Bottom Up,Citizent Journalism .
Kemudian lanjut dia, pengurus JPKP harus memahami regulasi (UU, PP, Kepres, Permen, Perda, Pergub, Perbup, Perwal) yang berkaitan dengan bidang yang didampingi.
“Misal untuk mendampingi masyarakat agar dapat memperoleh bantuan bedah rumah dari pemerintah, Layanan Kesehatan JPKP harus memahami regulasinya. Lalu kumpulkan data dan melaporkannya kepada pihak terkait. Begitu juga untuk program yang lainnya, jika ada hal yang belum dipahami untuk praktek di lapangan, silahkan berkomunikasikan dengan santun,” tuturnya.
Menurut Aras, pada dasarnya, JPKP berfokus kepada program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kelurahan/desa/lingkungan.
Masih kata dia, Program Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo harus sampai kepada masyarakat paling bawah, sehingga JPKP mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan akan melaporkan program itu kepada instansi terkait jika tidak tepat sasaran.
“Karena JPKP adalah mata Dan telinga Jokowi sehingga seluruh elemen pemerintah di wilayah Sulawesi Tenggara harus merespon program tersebut,” ujarnya.
Laporan: Redaksi
