Suarasultra.com, Konut – Investasi di sektor pertambangan oleh PT. Antam dinilai terkesan hanya pemberi harapan palsu dan hanya menjadi penghambat hadirnya industri pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sejak melakukan eksplorasi pada tahun 1997 silam,unit geomin Antam hingga sampai ke tahapan eksploitasi saat ini belum ada keseriusannya secara nyata untuk melakukan investasi jangka panjang.
Justru areal lahan kaplingannya yang mencapai 40 ribuan Ha yang tersebar di blok Mandiodo, Tapunopaka, Bahubulu dan blok Lalindu yang diklaimnya hanya dijadikan lahan tidur.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Lempeta Konut, Ashari, S.Sos,Rabu (10/5/2017).
” PT.Antam, Tbk hanya menjadikan lahan tersebut sebagai ajang bisnis terselubung.Ironisnya lagi hal itu sekedar tabungan kebutuhan pencadangan untuk kepentingan pabrik di daerah lain,” ungkapnya.
Dikatakan, PP nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan ke empat atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan itu diperlukan supaya UU No 4 tahun 2009 dapat ditegakkan agar pengelolaan mineral dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi negara.
Keuntungan yang dimaksud antara lain,peningkatan penerimaan negara, terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Namun realitasnya kata dia, poin per poin tuntutan tersebut di atas berbanding terbalik, kondisi yang sangat memperihatinkan perusahaan dengan label BUMN itu telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat Konut.
Hal ini menurut Ashari dapat dibuktikan dengan beberapa kali acara simbolis peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik termasuk acara konfrensi PERS yang dilakukan di lapangan ( Tribun ) Molawe di masa Pj.Bupati Konut, Heri Silondae.
Kata dia,semua itu hanya angin syurga PT. Antam untuk menghipnotis seluruh masyarakat Konawe Utara.
Ironis pada tahun 2012 silam PT. Antam berhasil menghasut dan memanfaatkn masyarakat Konut dengan janji mendirikan pabrik apabila gerakan demonstrasi rakyat Konut berhasil menggulingkan PT. Harita Group.
Lebih lanjut kata Ashari, bahkan kala itu sejumlah aktifis yang ikut menyuarakan di masa itu menjadi korban tahanan politik Polres Konawe.
Setelah Harita kalah di persidangan dan hengkang dari Tapunopaka, ternyata PT. Antam di balik itu ada skenario dan rencana penjualan/pengiriman ekspor Ore nikel secara besar-besaran di tahun ini.
Jika ini terjadi,maka mimpi masyarakat Konut untuk melihat kawasan industri serta terciptanya pembangunan berkelanjutan hanya sebatas harapan yang tidak akan pernah tercapai di bumi anoa ini.
” Kami minta pemda dalam hal ini Bupati Konut untuk segera mengambil sikap, langkah – langkah dan mempertanyakan atas komitmen PT. Antam terhadap rakyat dan daerah Konawe Utara.
Kasihan masyarakat kita telah dibohongi. DPRD Konut pun harus ikut andil jika perlu janji dan komitmen PT. Antam harus diparipurnakan. Masyarakat Konut butuh jaminan lapangan kerja yang jangka panjang bukan bersifat temporer. Saatnya seluruh masyarakat Konut menagih janji itu,” tegas Ketua LSM Lempeta Konut, Ashari.
Sementara pihak PT.Antam yang dikonfirmasi terkait komitmen tersebut menyebut dalam waktu dekat akan tetap melakukan aktivitas di Tapunopaka tanpa harus serius membangun pabrik sesuai komitmen awal kepada masyarakat Konawe Utara.
” Makanya kita tidak membangun kalau masih ada masalah di atas masalah. Hukum kita belum bersih,” kata Matius, Pengawas PT.Antam Wilayah Konawe Utara, Kamis ( 11/5/2017).
Menurutnya, dari sekian luas IUP PT.Aneka Tambang, Tbk, di wilayah Kabupaten Konawe Utara, ada 18 IUP yang masuk dalam konsesi perusahaan yang berlabel BUMN ini.
(Suhar / RED )
