Suarasultra.com, Konut – Pernyataan PERS PT.Antam melalui publik relation assistant manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel ( UBPN) Antam Sultra, Umar , di salah satu media mengatakan ada persoalan pelik sehingga Antam tidak mulus membangun pabrik fero nikel di Konut.
Namun pernyataan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Mateus, pengawas Antam wilayah Konut yang mengatakan Antam tetap beraktivitas di Tapunopaka tanpa harus serius membangun pabrik sesuai komitmen awal, seperti yang dilansir media ini sebelumnya.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga Masyarakat Peduli Tambang (LEMPETA) Konut mengaku sangat kecewa mendengar bahwa aktivitas Antam tetap jalan tanpa harus serius dengan komitmen awal.
” Ungkapan inikah yang harus diterima oleh masyatakat Konut ?? Lalu inikah balasan masyarakat yang mendukung mu merebut lahan Tapunopaka ? Miris rasanya dan inilah yg mencederai keberadaan perusahaan plat merah ini di Konut,” katanya dengan nada kecewa.
Selaku pemerhati tambang, di Konawe Utara, LSM Lempeta mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara untuk terus pro aktif mengawal aktivitas pertambangan agar tidak kecolongan.
Ketua Lempeta Konut, Ashari, menyebut tantangan saat ini adalah persoalan wacana pemberlakuan jual ekspor Ore nikel termasuk material ore dari Konut yang akan disuplay ke daerah tetangga.
Menurutnya, salah satu solusi untuk menjawab persoalan carut marutnya pertambngan di Konut dan mewujudkan mimpi berdirinya smelter adalah gerakan seluruh rakyat . Yakni gerakan masyarakat menuntut PT. Antam menunaikan janjinya.
” Tidak ada alasan PT.Antam tidak bangun pabrik di Konut. Jika komitmen itu terealisasi maka kami siap mendukung keberadaan Antam di Konut, ” kata Ashari.
Lempeta Konut menegaskan, pihaknya tidak menuntut Operasi Produksi berjalan tapi yang ditagih bukti janji PT.Aneka Tambang,Tbk bangun pabrik nikel di bumi Anoa ini.
Dikatakan,sewaktu PT.Antam berjanji akan bangun pabrik bukan karena persoalan isu caplok mencaplok, terbitnya IUP perusahaan swasta di atas areal lahan Antam di Mandiodo, tetapi persoalan polemik dengan PT.Harita Group wilayah Tapunopaka.
” Hari ini sudah steril, jadi kami tidak mau lagi dengar alasan ataupun upaya pembenaran, ” tegasnya.
Menurut Lembaga Pemerhati Tambang ini, PT. Antam saat ini masih terus melakukan pressur eksekusi pencabutan sejumlah IUP yang dinilai telah mencaplok wilayah konsesi IUPnya.
Sementara IUP yang dimaksud terbit karena atas kehendak regulasi dan kebijakan pemerintah. Lempeta menyebut jika PT.Aneka Tambang terus ngotot,maka kekhawatiran kami akan terjadi konflik sosial. Ratusan karyawan lokal kini menggantungkan nasib di sejumlah perusahaan swasta itu akan kehilangan pekerjaan.
” Jika itu terjadi maka Antam di mata masyarakt Konut terkesan tidak menciptakan iklim investasi yang baik,”pungkasnya. ( Suhar/RED )
