Suarasultra.com, Unaaha – Dugaan korupsi dana rutin pemeliharaan gedung tahun anggaran 2016 diDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Sultra resmi dilaporkan oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Sulawesi Tenggara, Jum’at ( 19/5/2017) ke Unit Tipikor Polres Konawe.
Ketua PGK Sultra, Sigit Tosepu mengatakan penggunaan dana rutin pemeliharaan gedung sekolah dan kantor Dikbud yang dulunya Diknas itu diduga kuat fiktif.Untuk itu pihaknya,membawa persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum agar ditindak lanjuti.
Menurut Sigit, dana untuk tiap sekolah SD dan SMP sebesar Rp.12.500.000( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) itu tidak ada yang sampai ke sekolah.Untuk itu, pihak Diknas melalui salah satu Kabid dan bendaharanya mengakali dengan cara memaksa para kepala sekolah untuk tanda tangan kwitansi kosong.
” Saat pertemuan di SMP 3 Unaaha semua kepala sekolah dipaksa tanda tangan kwitansi kosong,” kata Sigit mengungkapkan modusnya.
Di tempat terpisah, Plt Kepala Dinas Pendiidikan dan Kebudayaan Konawe, Jumrin Pagala, S.Sos, MM yang dikonfirmasi melalui via telpon selulernya menyatakan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah kepada PGK itu mengada-ada.
” Itu tidak ada begitu bilang penandatanganan.Itukan setelah dicek kembali memang banyak kesalahan administrasi.Jadi yang belum itulah yang ditanda tangan tetapi perbaikan bukan pemaksaan, tidak ada itu,” kata Jumrin menegaskan.
Senada dengan Kadis, PKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe, Gunawan, SE mengatakan pihaknya melakukan pertemuan dengan para Kepala Sekolah di SMP Unaaha itu hanya semata – mata untuk perbaikan administrasi.
” Kita tidak melakukan itu ( pemaksaan ), itukan dalam rangka perbaikan administrasi saja.Pertanggung Jawaban itukan harus diperbaikai, bukan berarti kita kasih tanda tangan kwitansi atau TBK kosong.Dan kita juga rugikan mereka ( kepala sekolah-red), kita tidak minta uangnya,” kilahnya. ( RED )
