SUARASULTRA.COM, KENDARI – Pegawai KPK RI yang mendatangi dua instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yakni Dinas PU dan PDAM, bukanlah dari tim penyidik melainkan dari tim bidang pencegahan KPK.
Pegawai KPK berjumlah tiga orang tersebut, terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Kedatangannya di Dinas PU dan PDAM dalam rangka mengklarifikasi adanya aduan masyarakat, terkait penyelewengan penyertaan modal tahun 2011 dengan nilai 3,3 Milliar.
Menanggapi hal itu, Kepala PDAM Kota Kendari, Daming bantah terkait adanya aliran dana sebesar 3,3 Milyar tersebut ke rekening PDAM.
“Tidak ada aliran dana 3,3 Milyar di rekening PDAM, surat SP2D yang dibawa oleh tim tindak pencegahan KPK adalah palsu,” ungkapnya, Jumat (14/7/2017).
Dikatakannya, surat SP2D yang dibawa oleh tim pencegahan KPK untuk ditelusuri adalah palsu.
“Kenapa saya berani katakan palsu, karena tahun 2011 tidak ada uang sebesar itu yang masuk di rekening PDAM. Kami sudah buktikan dengan rekening koran,” terangnya.
Selain itu, nomor rekening tertera di SP2D bukanlah nomor rekening milik PDAM. Untuk itu, kepada tim tindak pencegahan KPK agar menelusuri kembali kepemilikan nomor rekening itu.
Setelah melakukan penyelidikan semua akan terjawab, jika yang ditujukan publik selama ini kepada PDAM terhadap penyertaan modal sebesar 3,3 Milliar adalah palsu.
Ia melanjutkan, Mereka sudah cek semua penyertaan modal dalam bentuk kas milik PDAM, semua lengkap dan mereka berikan jempol.
Ditempat terpisah, Sekretaris PU Kota Kendari, Rusdin Jaya mengatakan, aturan PU tidak diperbolehkan melakukan penyertaan modal secara cash, yang boleh hanya Pemerintah Kota, karena PDAM itu BUMD.
“Aturan Dinas PU tidak diperbolehkan melakukan penyertaan modal dalam bentuk cash,” paparnya.
Laporan : Remon
