Biayai Pilkada 2018, Pemda Konawe Setujui Gelontorkan Dana Rp 54,9 Miliar

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Konawe tahun 2018 mendatang, Pemerintah daerah bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Senin (24/07/2017) di kantor BPKAD Kabupaten Konawe.

 

Dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini, pemerintah daerah menggelontorkan dana sebesar Rpb54,9 M melalui Hibah Daerah untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Konawe 2018.

 

Penandatanganan NPHD ini dilakukan oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, Ketua KPUD Konawe, Sarmadan, Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ferdinand.

 

Kepada sejumlah awak media, kepala BPKAD Ferdinan mengatakan, dalam NPHD tersebut sudah dianggarkan untuk tahun 2017 dan 2018. Untuk tahun 2017, anggaran yang disepakati sebanyak Rp15 M. Sedangkan 2018 sebanyak Rp39,9 M.

 

Menurut Ferdinan, anggaran tersebut hanya ditandatangani satu kali saja, meski anggarannya melingkupi dua tahun berjalan. Kata dia, khusus untuk anggaran 2018 telah ada pembahasan dan kesepakatan awal di DPRD Konawe terkait nominalnya. Sebab anggaran yang Rp39,9 M masuk dalam APBD 2018, yang pembahasannya dilakukan akhir tahun 2017.

 

“NPHD-nya memang hanya ditandatangani satu kali saja. Ini untuk memudahkan administrasi keuangan. Di daerah lain di Sultra yang menggelar Pilkada serentak 2018 ini, juga melakukan hal yang sama,” jelas Firdinand kepada awak media usai penandatanganan NPHD tersebut.

 

Ferdinand menyebut, sebelum dana itu digelontorkan, pihak KPUD Konawe masih harus melakukan registrasi di Kementerian Keuangan bersama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dan prosesnya, kurang lebih akan memakan waktu seminggu.

 

“Untuk mekanisme pencairannya dari sini nantinya akan kami gelontorkan lima puluh persen dulu,” terangnya.

 

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari proses pengawalan bersama terhadap anggaran tersebut. Jangan sampai kata Ferdi, jika pihaknya mencairkan 100 persen dan belakangan malah tak mampu di-SPJ-kan, itu akan jadi masalah.

 

“Jangan sampai justru kelabakan dengan belanja. Atau sudah ditransfer, tapi dananya masih ada sisa. Itu akan jadi masalah. Makanya inilah yang kita cegah,” ujarnya.

 

Laporan : Redaksi

 

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

x

Check Also

Program Ketahanan Pangan, Pemdes Ranotundobu Salurkan Beras dan Mesin Pemotong Rumput

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Maksimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa T.A 2024, (Pemdes) Ranotundobu, Kecamatan ...

error: Content is protected !!