SUARASULTRA.COM, KONUT- Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ruksamin menepis dan menyangkal Pernyataan Persatuan Gerakan Keadilan (PGK) asal Kabupaten Konawe yang meminta dirinya dan wakil Bupati Konut, Raup mundur dari jabatannya karena dinilai programnya untuk mensejahterakan masyarakat gagal dijalankan.
Secara rinci mantan ketua DPRD Konut ini menuturkan, justru di tahun pertama masa kepemimpinannya telah membuahkan hasil yang baik. Bahkan, mampu menembus kerja sama hingga ke negara luar.
Seperti kerja sama pendirian pabrik smelter dan pabrik tambak ikan dan udang kepada PT MBG group asal Kota Seoul, Korea Selatan (Korsel) yang akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Peraihan opini WDP tentang pengelolaan keuangan yang baik dari BPK yang sebelumnya selalu mendapat disclaimer.
Selain itu, pengutusan 30 mahasiswa berprestasi asal Konut untuk melanjutkan studi pendidikan di Korsel yang dilakukan secara bertahap, penganggaran beasiswa pendidikan kepada ribuan mahasiswa asal Konut dengan anggaran miliyaran rupiah melalui APBD, pengadaan program kartu BPJS kesehatan gratis untuk puluhan ribu masyarakat Konut yang sudah direalisasikan saat ini dan menjadi daerah satu-satunya di Sultra yang mengadakan program tersebut.
Lanjut, program perawat desa dan pengukuhan dewan kesehatan untuk menanggulangi masyarkat Konut yang berobat di luar daerah agar pelayanan maksimal, program penanaman jagung yang telah melakukan kerja sama dengan PT Jafpa Makassar dan Bulog yang sekarang sementara berjalan, peningkatan anggaran dana desa (ADD) dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta untuk memberikan kesejatraan kepada aparat desa dan peningkatan kedisiplinan kerja ASN.
“Saya bijak menanggapi pernyataan itu, inilah kami pemimpin sebaik-baik apapun yang kami lakukan pasti saja ada kekurangan, apa yang sedang kami kerjakan dengan pak Raup adalah untuk masyarakat dan kemajuan daerah. Namun semua itu butuh proses tak semudah membalikkan telapak tangan. Masa kepemimpinan kami masih panjang, ini kan baru tahun pertama,” kata Ruksamin, Sabtu (8/7/2017).
Pria bergelar Doktor ini mengungkapkan, bahwa jabatan politik memang mempunyai konsekwensi. Bahwasanya setiap program yang dijalankan pasti ada pro dan kontra yang timbul di kalangan masyarakat. Namun kata dia, hal itu bukan menjadi suatu penghalang melainkan motivasi dan pil untuk terus semangat bekerja membangun daerah menuju kesejatraan yang beradab.
“Masalah SK PHL semua sudah direalisasikan dan itu kan kembali ke masing-masing SKPD dan prosesnya bertahap. Kami butuh ASN yang disiplin dan mau kerja bukan yang arogan sampai-sampai menghancurkan barang aset daerah. Apakah itu yang harus di pertahankan? Sekalipun ada namanya saya yang akan keluarkan. Saya diberikan amanah dan tanggung jawab besar jadi harus saya jalankan sebaik-baiknya,” kata Ruksamin menegaskan.
Dirinya yang juga menjabat sebagai ketua DPW Partai PBB berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dan melahirkan ide-ide postif demi kemajuan suatu daerah tanpa menimbulkan kesan yang bersifat provokatif dan menyesatkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Konut dan Wakil Bupati Konut diminta mundur dari kursi jabatannya oleh LSM PGK asal Konawe sebagai kepala daerah karena dinilai selama satu tahun masa kepemimpinannya dinilai gagal menjalankan programnya, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan infrastruktur bangunan.
Laporan : Nur Rayhan
