SUARASULTRA.COM, KONUT – Wakil Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sultra , Aras Moita mengatakan dalam waktu dekat JPKP Sultra akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami akan mencari solusi bagaimana caranya supaya masyarakat yang sering diabaikan oleh pihak investor itu agar mendapat perhatian serius,” katanya.
Sedangkan terkait keluhan warga desa Lamboluo yang diduga terkena dampak dari perusahaan tambang PT VDNI, Aras Moita meyebut JPKP akan mengkoordinasikan kepada pemerintah desa, camat dan pemerintah daerah Konawe Utara.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat desa setempat. Mulai dari aspek sosial sampai pada sektor perekonomian warga agar bisa teratasi,” ujarnya.
Menurutnya, jika nanti keluhan masyarakat terbukti dirugikan oleh PT VDNI, maka JPKP Sultra akan mendampingi masyarakat sampai pada tingkat pemerintah daerah dan jika perlu bisa sampai pada tingkat pemerintah pusat.
Laporan : Suhardiman Sawali
Editor : Redaksi
