Biaya Pilkada Konawe Capai 69,9 Miliar

 

SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Menghadapi pilkada serentak yang akan dihelat pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Pemerintah daerah Kabupaten Konawe siap menggelontorkan anggaran sebesar 69,9 Miliar rupiah yang tertuang melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ).

 

Anggaran 69,9 Miliar tersebut meliputi anggaran tahapan dan pelaksanaan pilkada Konawe oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Konawe sebesar 54,9 Miliar. Sedangkan sisanya sebesar 15 Miliar itu diperuntukan buat biaya pengamanan mulai tahapan hingga pelantikan pasangan calon terpilih oleh TNI – POLRI.

 

Besaran anggaran tersebut masih diperkirakan akan bertambah kedepannya. Pasalnya dana pengawasan oleh Panwas Kabupaten Konawe belum masuk dalam anggaran pelaksanaan oleh KPUD Konawe dan biaya pengamanan dari TNI – POLRI.

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ridwan Lamaroa, Kamis (31/8/2017) mengatakan dengan ditandatangganinya NPHD pengamanan pemilukada Konawe tahun Anggara 2017/2018 diharapkan agar penyelenggaraan pemilukada Konawe dapat berjalan dengan baik dan sukses serta berjalan sesuai dengan tahapannya.

 

“Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi umum ( DAU) serta dari anggaran-anggaran yang sesuai porsinya, digunakan untuk pemilukada Konawe tahun 2017- 2018 dengan besaran Rp 15 Miliar,” ujar mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Konawe ini.

 

Dari total anggaran Rp 15 Miliar, lanjut dia, akan terbagi lagi menjadi dua, yakni anggaran khusus Polres Konawe sebanyak Rp 7, 3 Miliar. Sisanya untuk pihak pengamanan Dandim Kendari dan jajarannya.

 

Sebelumnya, Pemda Konawe pada awal bulan Juli 2017 lalu telah melakukan penandatanganan NPHD untuk biaya penyelenggaraan pemilukada bersama KPUD Konawe. Saat itu, kepada sejumlah awak media, kepala BPKAD Ferdinan mengatakan, dalam NPHD tersebut sudah dianggarkan untuk tahun 2017 dan 2018. Untuk tahun 2017, anggaran yang disepakati sebanyak Rp15 M. Sedangkan 2018 sebanyak Rp39,9 M.

 

Menurut Ferdinan, anggaran tersebut hanya ditandatangani satu kali saja, meski anggarannya melingkupi dua tahun berjalan. Kata dia, khusus untuk anggaran 2018 telah ada pembahasan dan kesepakatan awal di DPRD Konawe terkait nominalnya. Sebab anggaran yang Rp39,9 M masuk dalam APBD 2018, yang pembahasannya dilakukan akhir tahun 2017.

 

 “NPHD-nya memang hanya ditandatangani satu kali saja. Ini untuk memudahkan administrasi keuangan. Di daerah lain di Sultra yang menggelar Pilkada serentak 2018 ini, juga melakukan hal yang sama,” jelas Firdinand kepada awak media usai penandatanganan NPHD tersebut awal Juli 2017 lalu.

 Laporan : Redaksi

Make Image responsive
Make Image responsive
Make Image responsive

About redaksi

x

Check Also

Diduga Tertekan, Korban Penganiayaan Oleh Anak Pejabat di Sinjai Cabut Laporan

SINJAI – Tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh putra salah satu pejabat publik di ...