SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Kabupaten Konawe sampai saat ini belum menentukan arah koalisi untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Konawe periode 2018 – 2023 yang akan dihelat secara serentak pada Juni 2018 mendatang.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum ( BAPILU ) DPD PKS Konawe, Eko Sudarsono mengatakan Partainya masih melakukan proses sesuai mekanisme internal partai. Menurutnya, pendaftaran paslon di KPU itu nanti bulan Januari jadi masih ada waktu untuk menggodok nama-nama calon yang akan diusung sampai bulan November.
“Pada dasarnya kami sudah menerima berkas semua calon, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati. Dan hari ini sudah ada sebagian calon yang surveinya sudah ada dan sebagian lagi belum. Untuk itu kami PKS menggodok nama-nama yang sudah masuk surveinya,” kata Eko saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Konawe, Kamis ( 28/9/2017).
Menurut Eko, bagi calon yang belum masuk data hasil surveinya maka PKS tidak akan membuat surat usulan calon yang bersangkutan ke DPW partai. Kata dia, meski calon sudah ada survei, PKS juga tentu punyai survei internal sendiri yang diyakini tingkat akurasinya tidak diragukan.
Ketika ditanya siapa saja bakal calon yang sudah memiliki hasil survei, legislator Partai Keadilan Sejahtera ini masih enggan membeberkan siapa saja calon yang dimaksud.
“Saya belum bisa sampaikan ke media karena ini masih konsumsi internal partai,” ujarnya.
Terkait adanya wacana yang berkembang akhir – akhir ini bahwa PKS bakal mengusung salah satu pasangan calon untuk menjadi syarat paslon bersangkutan mengikuti pertarungan pada pilkada Konawe yang akan datang. Eko Sudarsono menyebut hal itu baru sebatas klaim saja.
“Saya kira semua partai yang punya kursi di DPRD kami berkomunikasi dengan baik. Kami PKS belum berani menyatakan ke salah satu partai politik,” ucapnya.
Selaku ketua Bapilu DPD PKS, Eko Sudarsono menegaskan bahwa para calon yang ingin diusung oleh PKS itu wajib menyertakan partai koalisi sebagai syarat dukungan. Karena kata dia, PKS hanya memiliki tiga kursi di DPRD Konawe. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe adalah enam kursi di DPRD Konawe.
“Kami PKS hanya memiliki tiga kursi. Calon yang ingin diusung harus meyakinkan kami PKS bahwa dia sudah punya kepastian pintu ( partai koalisi ). Bagi yang tidak punya kami tidak terima karena kami menyadari, PKS hanya punya tiga kursi di DPRD ,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Konawe ini.
Lanjut Eko, meski pasangan calon sudah memiliki rekomendasi partai koalisi, PKS belum bisa memberi jaminan kepada pasangan calon tersebut bahwa sudah merakalah yang akan diusung. Karena selain dukungan parpol koalisi masih ada hasil survei yang akan menjadi bahan pertimbangan partai untuk mengusung paslon.
“Kalau hasil surveinya rendah, belum tentu kami terima,” kata Eko Sudarsono.
Laporan : Redaksi
