SUARASULTRA.COM, KENDARI – Drs. Yusran A. Silondae bersama dengan rombongan komite DPD RI melaksanakan kegiatan sosialisasi RUU Daerah Kepulauan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Rangcangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk daftar program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2018 dengan nama RUU tentang penyelenggaraan pemerintah di wilayah kepulauan.
RUU tersebut telah ditetapkan dalam sidang Paripurna keempat (19/September/2017) lalu, dan telah diserahkan kepada Presiden Indonesia yakni Jokowi dan DPR RI.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani mengatakan, RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan DPD RI terhadap daerah-daerah Kepulauan dengan tujuan pemerataan pembangunan yang sesuai dengan visi presiden untuk membangun indonesia dari pinggiran.
“Ini merupakan salah satu visi presiden Indonesia, bahwa akan membangun itu mulai dari desa-desa,” ucapnya. Selasa, (28/11) saat memberikan sambutan saat sosialisasi RUU.
Sementara Senator asal Sultra Drs. H Yusran A. Silondae menyampaikan RUU tentang daerah kepulauan ini merupakan bentuk penghormatan khusus DPD RI kepada Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Biar bagaimanapun, daerah terutama wilayah timur indonesia masih jauh tertinggal baik dari segi anggaran dalam percepatan pemerataan pembangunan dan ekonomi,” ujarnya.
Dengan adanya UU daerah kepulauan ini lanjutnya, tentunya akan memberikan bagi keuntungan daerah seperti tambahan kewenangan pengelolaan SDA, SDM dengan dukungan anggaran sebesar 5 persen dari APBN.
“5 persen itu Pemprov Sultra dapat memperolah kurang lebih 1 triliun dan Kabupaten/Kota Daerah kepulauan mendapatkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih 250 Miliyar untuk setiap tahunnya,: ucap Mantan Pj. Gubernur Sultra itu.
Yusran A. Silondae berharap, agar semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung sepenuhnya RUU daerah kepulauan dapat menjadi UU.
Sosialisasi tersebut merupakan agenda sebagai implementasi RUU yang diinisiasi oleh Komite I DPD RI, yakni RUU tentang penyelenggaran pemerintah daerah kepulauan yang telah masuk dalam prolegnas 2017, karena dinilai propinsi daerah kepulauan saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan propinsi Kontinental.
Dengan demikian, RUU merupakan yurudis untuk dapat memberdayakan dan mengangkat masyarakat daerah kepulauan dari kemiskinan dan ketertinggalan dari daerah lain.
Untuk diketahui dalam kegiatan sosialisasi RUU tersebut dihadiri Anggota Komite I DPD RI Syarif, Antung Fatmawati, Nurmawati Dewi Bantilan, Bahar Ngitung, dan Jacob Esau Komigi. Pemerintah propinsi Sultra dan jajarannya serta pemerintah daerah dan jajarannya.
Laporan Adam
