![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240210-WA0117.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240227-WA0174.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240228-WA0048.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240816-WA0144.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240402-WA0099.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240410-WA0307.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240614_120751.jpg
)
![](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2018/03/Thumbnail_1522226734867-960x540.jpg)
SUARASULTRA.COM, KENDARI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sering diterpa isue miring, seperti pungutan liar (Pungli) kepada warga yang mengurus dokumen kependudukan.
Hal tersebut dibantah kepala Disdukcapil Drs. H. Halili, bahwa di lingkup Disdukcapil tidak pernah terjadi hal seperti itu atau pungli. Dirinya menjamin, karena setiap apel maupun rapat selalu menyampaikan kepada stafnya, agar tidak melakukan memungut biaya kepada siapa pun yang datang mengurus surat kependudukan.
“Selama ini ada isue-isue miring yang dilemparkan di Capil, sementara warga yang mengurus dokumen kependudukan tidak langsung datang sendiri, melainkan minta dibantu sama warga yang lain, sehingga ada pembayaran,” jelasnya saat ditemui di ruangannya. Sesala, (27/03).
Untuk menangkal atau mengantisipasi terjadinya pungli lanjutnya, Ia bernisiatif dengan membuat dropbox. Jadi, semua surat permohonan dokumen kepengurusan di dropbox, apalagi soal Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).
“Dokumen yang sudah masuk di dropbox, itulah yang kami eksekusi atau dikerjakan,” tambahnya.
Ia menambahkan, jika menemukan anggotanya melakukan pungli, maka dirinya akan bertindak tegas, yakni memberi teguran langsung, dan akan melapor kepada pimpinan selaku pengambil kebijakan, karena staf di Dukcapil itu merupakan eselon II sampai IV, dan mereka diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Prosesnya itu tentunya melalui Wali Kota, kemudian disampaikan kepada Gubernur, setelah itu akan dilanjutkan di Kemendagri,” ucap Halili sapaan akrabnya.
Ia juga mengaku, sudah berkali-kali menyampaikan kepada stafnya untuk tidak berbuat hal-hal yang salah dalam lingkup Dukcapil, karena itu merusak nama baik instansi itu sendiri.
“Saya selalu transparan, apa yang saya dengar di masyarakat saya sampaikan langsung kepada staf,” paparnya.
Halili menghibau kepada masyarakat, agar dalam kepengurusan dokumen kependudukan tidak meminta bantuan orang lain, kecuali anak, dan keluarga dekat lainnya, sehingga di Dukcapul tidak ada lagi isue yang tidak bagus.
“Silahkan datang sendiri, jangan meminta bantuan sama orang lain, agar tidak ada pembayaran,” tutupnya.
Laporan : Adam
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240822-WA0207.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240624-WA0146-scaled.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240820-WA0158.jpg
)