SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Koalisi Masyarakat Konawe Bersatu ( KMKB ) menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Konsorsium Lembaga Pemerhati Konawe ( KLPK ), pada hari Senin 4 Juni 2018 di depan Kantor Bupati Konawe telah menghina dan mencederai demokrasi yang ada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal tersebut dikatakan oleh penaggung jawab KMKB, Muh Hajar saat menggelar konfrensi Pers, Selasa ( 5/6/2018 ) di Unaaha. Menurut pria yang akrab disapa Hajar ini, aksi tersebut telah menghina lambang daerah Kabupaten Konawe, yakni Plt Bupati Parinringi.
“Olehnya itu kami dari Koalisi Masyarakat Konawe Bersatu dan seluruh elemen masyarakat, saya pribadi masyarakat Tolaki, Ahmad Mubaraq sebagai masyarakat Muna, saudara Yusri mewakili keluarga Bugis, dan siapapun yang ada menghirup nafas di bumi Konawe ini merasa tersinggung, merasa marah dengan pernyataan teman – teman menamakan dirinya dari Konsorsum Lembaga Pemerhati Konawe atas cacian dam makian terhadap bapak Parinringi Bupati Konawe” kata Hajar.
Menurutnya, aksi yang dilakukan KMKB hari ini bukan membela pribadi Plt Bupati, Parinringi. Tetapi mereka membela kepentingan nasional dalam hal ini Kebhinnekaan kita yang tentu berada di pundak generasi muda penerus bangsa yang ada di Konawe.
Dalam kesempatan tersebut Muh Hajar menghimbau kepada Plt Bupati Konawe, Parinringi untuk melakukan tindakan hukum terhadap penghinaan diri pribadinya an segera melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian terhadap pelecehan yang telah ia terima.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan tersebut dalam kurun waktu 1×24 jam. Mengusut tuntas bibit-bibit disintegrasi bangsa yang diduga dilahirkan oleh KLPK pada aksi 4 Juni 2018 kemarin.
“Kami meminta 1×;24 jam untuk melakukan penagkapan tehadap oknum-oknum yang menebarkan bibit-bibit kebencian di bumi Konawe,” pintanya.
Sementara Abdurrahim Lausi salah satu masyarakat Pondidha mengatakan dirinya selaku masyarakat asli Tolaki yang lahir dan besar di Konawe sangat menyangkan aksi KLPK yang mana hal tersebut telah mencederai demokrasi.
Menurutnya Konawe bukan hanya dihuni oleh mayoritas Tolaki tetapi ada juga minoritas. Banyak suku-suku kita yang lahir dan besar di daerah ini dan ini tentunya gerakan itu ingin mecederai persaudaran dan persaruan yang kita bina bersama selama puluhan tahun.
“Saya selaku mewakili masyarakat Kecamatan Pondidaha menginginkan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti gerekan mereka yang mereka lakukan selama ini,” katanya.
Yusri, ketua IKAMI Sul-Sel Cabang Konawe menambahkan bahwa terkait aksi 4 Juni tersebut pihaknya tidak merasa tersinggung tetapi prihatin terhadap aktivis Konawe yang seyogyanya dapat menjadi panutan ke depan. Namun mereka malah menyampaikan hal yang dianggap tidak perlu kepada pemerintah Kabuoaten Konawe.
“Kami dari pengurus IKAMI Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan menolak adanya isu SARA di Kabupaten Konawe apalagi dalam rangka menghadapi pilkada Konawe,”ujarnya.
Sementara Ahmad Mubaraq mengatakan bahwa untuk menyikapi aksi 4 Juni 2018 kemarin, KMKB lebih memilih rana hukum karena KMKB menganggap ucapan yang dikeluarkan oleh KLPK mengandung unsur isu SARA dan juga mengadung unsur ujaran kebencian.
Menurut pria yang akrab disapa Mamat itu, ucapan tersebut sebagai modal Disintegrasi bangsa dan itu menjadi program prioritas paling utama Mabes Polri bagaimana meminimalisir kelompok-kelompok yang memiliki paham intoleran.
“Nah, kenapa saya katakan itu, karena tindakan yang mereka lakukan kemarin, tindakan pengusiran, kemudian tindakan ujaran kebencian itu adalah merupakan satu kesatuan yang menyimpulkan kelompok-kelompok yang melakukan aksi kemarin adalah kelompok-kelompok yang memiliki paham intoleran,” katanya.
Laporan : Redaksi
