SUARASULTRA.COM, KENDARI – Hari ini, Minggu ( 1/7/2018 ) KPU Sultra dan jajarannya beserta elemen terkait melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua Tim Rusda Mahmud-Sjafey Kahar Jaffray Bittikaka mengatakan, PSU ini merupakan salah satu sinyal, bahwa ada pelanggaran masif dan terstruktur dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra..
“Kami sangat prihatin akan hal ini, akan tetapi Panwaslu dan KPU pasti mempunyai integritas dalam menggelar pesta demokrasi,” ucapnya saat menggelar konferensi pers di Posko Utama Rusda-Sjafey. Minggu, (01/07).
Keluarga besar dari tim kerja Rusda-Sjafey lanjutnya, mengapresiasi keputusan KPU dalam melaksanakan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan kalau PSU dilaksanakan di seluruh TPS pasti hasilnya akan berbeda.
“Olehnya itu secara legitimasi perasaan kami hari ini, ada gerakan yang masif dan keliru dalam menyelenggarakan pilkada,” tambah ketua DPW Perindo Sultra itu.
Ia menambahkan, secara jujur dan adil di dalam perebutan 01 Sultra, tim kerja dan tim hukum Rusda-Sjafey dalam waktu dekat ini akan melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan semua bukti bukti dalam penyelnggaran pilkada.
“Hari ini sampai besok kami masih mengumpulkan pelanggaran pelanggaran di TPS. Kemudian harus diketahui Sultra ini letak geografisnya sangat ekstrim baik perjalanan darat maupun laut. Sementara waktu yang singkat untuk mengikuti tahapan tahapan yang sudah dikeluarkan oleh KPU,” imbuhnya.
Selain itu Jaffray menuturkan, ada yang janggal dalam pelaksanaan PSU, masyarakat akan melihat bahwa PSU ini tidak signifikan dan tidak akan mengubah hasil, karena hanya 43 TPS, tapi pihaknya bukan hasilnya yang di kejar, akan tetapi ini penyampaian kepada masyarakat bahwa pilkada kali ada pelanggaran yang masif dan terstruktur, sehingga diadakan PSU.
“Hanya kenapa 43 TPS, sementara banyak pelanggaran yang dilakukan, bahkan mencapai ratusan TPS,” jelasnya.
Berpikir normal saja, bahwa penyelenggara dalam membuka bahkan mengisi kotak suara itu adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Itulah yang disampaikan hari ini ada gerakan yang masih terstruktur untuk mencederai pesta demokrasi Sultra.
“Olehnya kekeliruan yang ada dalam pelaksanaan pilkada hari ini kita akan rampungkan satu hari ini, untuk bagaiamna tim hukum menangani hal ini,” paparnya.
Banyak pelanggaran yang dilakukan kata Jaffray, pertama ada beberapa TPS dilakukan perhitungan suara dilakukan pukul 12.00 siang, yang seharusnya sesuai dengan prosedur pukul 01.00 siang, kemudian tentang temuan temuan tapi biarlah kuasa hukum yang lakukan.
“Intinya kami sampaikan hari ini pasangan Rusda-Sjafey meyakini ada pelanggaran yang masif dalam pelaksanaan pilkada Sultra. Namun kami masih berjuang dan kami masih mengawal setiap suara ada di Sultra karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.
Di tempat yang sama LO Rusda-Sjafey, Ruslan menuturkan bahwa dalam pelaksanaan Pilgub Sultra banyak warga pindahan yang melakukan pemilihan hanya membawa KTP, dan tidak membawa kartu H5.
“Sementara berdasarkan aturan warga pindahan harus membawa surat keterangan bahwa Ia sudah pindah di desa tersebut,” tuturnya.
Laporan : Adam
