SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak dan Kabupaten layak anak, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra ) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) telah membetuk Komite Pemerhati Kekerasan ( KPK ) di lima (5) kecamatan.
Bertempat di SMPN 2 Unaaha, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, ST, MM secara resmi melaunching KPK hari ini, Kamis (15/11/2018).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Konawe, Hj Husniah, SE bersama anggota komisi, Ir.Muh.Akhrul, Drs H.Sunaryo Mondawa, Ngadiman, SE, Pj Sekda Konawe, Ferdinand, SP, MH, sejumlah kepala OPD dan pejabat eselon lainnya.
Turut hadir Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Konawe, Ipda Nuryaman, Kanit IV PPA, Bripka Nursuhada, SH dan Koalisi Perempuan Indobesia (KPI).
Setelah me-launching KPK, Wabup Gusli bersama Anggota DPRD, Kadis P3A dan yang lainnya bersama-sama menandatangani “Deklarasi Dukungan Pembentukan Komite Pemerhati Kekerasan di sekolah”.
Wabup Konawe, juga bersama yang lainnya menandatangani “Deklarasi Dukungan Pembentukan SMPN 2 Unaaha Sebagai Sekolah Ramah Anak” sebelum meninggalkan tempat tersebut.
Kadis P3A Konawe Cici Ita Ristianty, SE, ME saat ditemui usai launching KPK mengatakan, pihaknya sudah membentuk Komite Pemerhati Kekerasan ( KPK ) di lima kecamatan sebagai bentuk uji coba.
Kata dia, kalau ini berhasil, tahun depan KPK akan dibentuk lagi di lima kecamatan lainnya dan selanjutnya terus dibentuk di semua kecamatan se-Kabupaten Konawe.
“KPK ini kan hanya istilah. KPK ini dasar kita menuju Kabupaten layak anak,” kata Cici sapaan akrabnya.
Menurut mantan camat Sampara ini, kalau di Konawe sudah tidak ada kekerasan maka pasti kita mewujudkan Kabupaten layak anak.
“Ini salah satu kriterianya. Jadi kita harus bentuk dulu, kurangi kekerasan yang terjadi. Utamanya di anak-anak sekolah. Karena kasus yang terjadi kan banyak di sekolah,”ujarnya.
Cici Ita Ristianty menyebut itu KPK bukan pemberdayaan sendiri, ada Polres, Rumah Sakit, pihak Kesehatan, Sosial, Pemerhati Anak, lembaga-lembaga keuangan, jadi banyak sekali.
“Fungsi KPK sebenarnya itu bukan tempar curhat, tapi kami maksudkan sebagai wadah. Kami ada bentuk group yang di situ tempat curhatnya anak-anak baik masalah kekerasan yang dialami, ada masalah pendidikan, ada masalah kesehatan. Dan itu semua kita akan bentuk group WhatsApp ( WA ) dan kami juga libatkan pihak Pers,” tuturnya.
Ia berharap, apa yang terjadi di lingkungan anak itu sudah ada di group dan kita juga kerja sama dengan pihak kepolisian ( Unit PPA ) sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud.
Dengan terbentuknya Komite Pemerhati Kekerasan di SD dan SMP di tiap kecamatan diharapkan dapat mewujudkan sekolah ramah anak dan Kabupaten layak anak.
Menurut ibu Wabup Konawe ini, selain melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak, Dinas P3A Konawe punya banyak kegiatan yang dapat membantu mewujudkan Kaupaten Konawe sebagai Kabupaten layak anak.
“Itu tadi saya bilang bahwa ini kegiatannya banyak karena kita sudah ada kemarin kerja sama dengan Puspa dan itu juga yang akan mensponsori kami dalam setiap kegiatan dari kementerian. Kami juga akan bentuk kampung sinergitas, itu yang kerja sama dengan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa),”katanya.
“Jadi banyak kegiatannya, banyak yang akan kita buat, bukan hanya tempat curhat, tetapi kita juga akan sosialisasi tentang kekerasan anak, porno grafi, narkoba dan lain-lain. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai buat kegiatannya,”tutup perempuan berhijab itu.
Laporan : Redaksi