![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240210-WA0117.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240227-WA0174.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240228-WA0048.jpg)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240816-WA0144.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240402-WA0099.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_20240614_120751.jpg
)
![](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2019/03/Thumbnail_1552389446059-960x540.jpg)
di Kecamatan Wonggeduku.
SUARASULTRA.COM, KONAWE –Minyikapi maraknya kekerasan terhadap anak dan perempuan beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe lansung ‘turun tangan’.
Lembaga legislatif itu diketahui telah melahirkan Peraturan Dearah (Perda) inisiatif DPRD Konawe Nomor 12 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.
![](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240828-WA0227.jpg)
Untuk penerapan Perda itu sendiri, secara kelembagaan DPRD Konawe turun lapangan untuk mensosialisasikan Perda tersebut ke masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Konawe Rusdianto, SE, MM mengatakan untuk lebih maksimalnya penerpan Perda tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan itu di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Asinua, Wonggeduku Barat dan Kecamatan Wonggeduku.
“Kita sudah lakukan di empat wilayah, dua di Kecamatan Asinua, 1 di Kecamatan Wonggeduku dan 1 di Kecamatan Wonggeduku Barat. Untuk Kecamatan Asinua dilakukan di Desa Awua Jaya dan Nekudu, kemudian di Kecamatan Wonggeduku Barat di Desa Linonggasai dan untuk Kecamatan Wonggeduku di Desa Tetemotaha,” kata politisi PDIP itu saat ditemui baru baru ini.
Menurutnya, sosialisasi Perda ini sasarannya di daerah-daerah terpencil dan daerah terisolir. Karena kata dia, salah satu penyebab angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini meningkat karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat setempat terkait kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Konawe.
Sesuai data dari Polres lanjutnya, Kabupaten Konawe adalah salah satu daerah yang tertinggi kekerasan anak dan perempuan di Sulawesi Tenggara.
“Jadi Perda inisiatif ini lahir berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Konawe, kemudian dari pihak Polres Konawe yang menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali kasus-kasus terkait dengan kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kabupaten Konawe, maka lahirlah Perda nomor 12 ini,”ungkap Rudi sapaan akrab Wakil Ketua 1 DPRD Konawe itu.
![](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2019/03/IMG-20190209-WA0027-780x585.jpg)
Menurut Ketua DPC PDI Kabupaten Konawe ini, jadi memang kenapa sasarannya di daerah-daerah terisolir, hal ini penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Konawe ini sudah ada Perda nomor 12 yang khusus untuk melindungi anak dan perempuan-perempuan dari kekerasan.
Yang menjadi fokus materinya lanjut Rudi, supaya masyarakat bisa memahami kira-kira kalau terjadi kekerasan terhadap mereka khususnya anak perempuan ini, mereka bisa menyampaikan kemana dan melaporkan kemana, dan dalam Perda ini sudah diramu sedemikian rupa, mulai dari tempat korban kekerasan ini menyampaikan laporannya, kemudian pembinaan yang dilakukan mulai dari desa itu sendiri kemudian tingkat kecamatan sampai di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.
Rusdianto mejelaskan inti Perda ini khususnya untuk anak-anak dan perempuan lebih memahami, mengetahui kira-kira kemana kalau seandainya terjadi kekerasan terhadap mereka mulai anak-anak sampai perempuan. Sehingga tidak ada lagi suami-suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya kemudian istri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tau dia mau kemana.
Kemudian, yang mendapatkan kekerasan baik dari orang tua-nya maupun orang lain, dia juga sudah tau mau kemana. Makanya titik tekannya pada saat melakukan sosialisasi Perda nomor 12 tahun 2018 itu, perempuan dan anak-anak yang menjadi sasarannya.
Dengan dilakukannya sosialisasi Perda ini, Wakil Ketua I DPRD Konawe ini berharap, dengan adanya Perda nomor 12 tahun 2018 ini bisa timbul kesadaran masyarakat sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Konawe.
Minimal kata dia, angka kekerasan itu bisa menurun. Karena lahirnnya Perda ini sebagai payung hukum untuk melindungi anak-anak dan perempuan termasuk korban kekerasan di Konawe.
Laporan : Redaksi
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240410-WA0307.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240822-WA0207.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240624-WA0146-scaled.jpg
)
![Make Image responsive](https://suarasultra.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240820-WA0158.jpg
)