SUARASULTRA.COM, KONAWE – Di Hari Ukang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 74 tahun 2019, Kepala desa bersama perangkatnya mendapat ‘angin segar’ dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pasalnya, honor mereka yang tak kunjung cair sejak Oktober 2018 sampai Agustus 2019 bakal dibayarkan bulan ini.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa mengatakan keterlambatan pembayaran honor ratusan kepala desa (Kades) dan aparatnya di daerah setempat itu akibat terlambatnya dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Saat ini Pemda Konawe belum memberikan hak para kades dan perangkatnya selama 10 bulan, dengan rincian tiga bulan honor tahun 2018 dan tujuh bulan honor untuk tahun 2019.
Atas keterlambatan tersebut, Kery meminta agar para Kades dan aparat desa yang selama ini memjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat desa untuk lebih bersabar lagi.
“Saya dan pak Wakil Bupati berjanji akan menuntaskan hak-hak para kepala desa dan aparatnya. Tetapi mohon untuk bersabar karena dana bagi hasil kita sering terlambat,” kata Bupati dua periode ini usai melantik 1.190 anggota BPD di pelataran Kantor Bupati Konawe, Sabtu (17/8/2019).
Menurut Kery, dana bagi hasil sekitar Rp.40 miliar lebih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu sektor pertambangan. Dana tersebut kata dia, bisa membiayai beberapa program Pemda yang telah direncanakan.
Ketika ditanya penyebab keterlambatan dana bagi hasil tersebut, Kery mengaku tidak tahu kenapa pencairan dana bagi hasil dari pemprov itu terlambat.
“Saya kurang tahu juga, kalau menurut saya kan dana transfer itu kan dilanjutkan, sama juga dengan dana desa, masuk sama kita, kita lanjutkan. Saya no komenlah, saya kurang tahu ,” ujar mantan ketua DPRD Konawe itu.
Meski dana bagi hasil terlambat, selaku Bupati, Kery menjamin pembayaran honor kepala desa dan aparatnya tetap akan diselesaikan. Hanya saja kata dia, pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil.
“Yang akan kita bayar ini dua bulan dulu karena anggarannya cukup besar, untuk dua bulan ini saja hampir Rp10 miliar,” tutup Kery.
Liputan : Redaksi
