SUARASULTRA.COM, KONUT – Pengelolaan Program Dana Desa (DD) APBN di desa Poniponiki kecamatan Motui kabupaten Konawe Utara (Konut ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai saat ini diduga tidak transparan.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Poniponiki beserta beberapa warga setempat yang sempat ditemui oleh Suarasultra.Com pada Sabtu (17/08/2019).
Ketua BPD Poniponiki, Rahman Amin saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa tersebut menyebut bahwa sejak kehadiran Pejabat Kades Poniponiki inisial SG, pelaksanaan pembangunan dan penggelolaan anggaran DD APBN tidak transparan.
Dengan tidak transparannya pihak oknum pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat berindikasi pada penyimpangan.
“Sejak tahun 2018 dijabat oleh oknum Pj.Kades Poniponiki, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa ini hampir semua tidak transparan. Mulai dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur serta kegiatan bidang pemberdayaan , semua tidak jelas realisasinya,” beber Rahman Amin.
Rahman menyebut, Pemerintah Desa menganggap BPD tidak ada. Sebagai buktinya kata dia, seluruh dokumen kegiatan untuk menjadi bahan kontrol BPD bersama warga disembunyikan oleh oknum Pj.Kades.
“Kalau begini terus, terpaksa nanti kami dorongkan masalah ini kepada pihak berwenang,” tegas ketua BPD Poniponiki itu.
Apa yang diungkapkan ketua BPD tersebut dibenarkan oleh beberapa warga desa setempat. Menurut warga, pada tahun lalu (2018), ada salah satu warga penerima manfaat yaitu pengadaan dan pemasangan KWH serta jaringan instalasi listrik yang bersumber dari DD APBN. Namun dipindahkan dan dipasang di gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kemudian lanjutnya, tahun 2019 ada banyak kegiatan seperti rehabilitasi empang warga, pembangunan talud di lokasi masjid dan pembangunan pagar halaman gedung PAUD.
“Semua kegiatan itu, kami tidak tau volume dan anggarannya bahkan laporan realisasi anggaran tahun lalu tidak ada yang kami tau. Ini menunjukkan ada indikasi penyimpangan,” ungkap beberapa warga desa Poniponiki yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Sementara pihak Pj Kades Poniponiki sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikonfirmasi oleh awak media ini karena tidak berada di tempat (pagar dan pintu rumah tertutup rapat).
Laporan : Aras Moita
