SUARASULTRA.COM | KENDARI – Di bawah kepemimpinan Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, dan Dandim selalu tampil kompak di setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten.
Hal tersebut bisa dilihat pada saat penanganan penanggulan Covid -19 di Soppeng hingga saat penyaluran bantuan kemanusiaan terhadap korban dampak bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara dan korban bencana gempa di Mamaju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE saat ditemui usai mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Soppeng di salah satu hotel di Kendari mengungkap rahasia di balik kompaknya unsur Forkopimda di bawah kepemimpinannya sebagai Bupati.
Bupati mengungkapkan bahwa kekompakan Forkopimda Soppeng tetap terjaga dengan baik karena dirinya menerapkan budaya saling menghargai. Kata dia, pada prinsipnya manusia sebenarnya tolok ukurnya pada diri sendiri, kalau kita suka dihargai kita harus menghargai orang lain.
“Prinsip itulah yang kita lakukan sehingga kami tidak melihat latar belakang jabatan kita masing – masing. Saya sebagai bupati tentu kalau mau memposisikan diri sebagai bupati tidak bakalan mungkin bisa mempersatukan mereka (Forkopimda),” ungkapnya.
Menurut mantan Ketua DPRD Soppeng ini, jika ego jabatan yang ditonjolkan saat memimpin daerah, maka kepala daerah selalu memposisikan diri lebih di atas dari pada yang lain. Sehingga lanjut dia dibutuhkan kebesaran jiwa seorang pemimpin untuk mewujudkan itu semua.
“Saya berkeyakinan bahwa, saya harus mengalah sedikit. Saya harus memberikan ruang sebesar – besarnya kepada Forkopimda dan siapa saja. Saya tidak pernah dalam keseharian saya menonjolkan sebagai bupati tapi sebagai saudara yang diamanahkan untuk mengurus masyarakat,” jelasnya.
Dikatakan, pada hakikatnya kepala daerah yang punya kepentingan terhadap keberadaan Forkopimda. Karena menurut pria yang akrab disapa AKAR ini, Forkopimda (Polisi- TNI, Jaksa, Hakim) statusnya pejabat karir. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, pimpinan daerah yang punya kepentingan.
“Rakyat kita yang akan diurus, sehingga saya harus merangkul mereka semua dan tentunya dengan beberapa kiat-kiat. Bagaimana menciptakan suasana harmonis, bagaimana merasa tidak akunya tinggi dan kita sebagai yang dituakan menghargai yang muda, otomatis yang muda akan menghargai kita, seperti itu,” bebernya.
Sinergitas Eksekutif dengan Legislatif
Yang pertama, kita harus paham bahwa penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak boleh hanya satu saja yang selalu menonjol.
Karena kata AKAR, kalau hanya satu yang selalu ditonjolkan berarti pemerintahan itu tidak utuh. Menurutnya, tanggung jawab Eksekutif di pemerintahan dan tanggung jawab legislatif di DPRD tidak jauh beda.
“Ini harus dikolaborasi. Harus digabung supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pada intinya, Eksekutif (Bupati) dan Legislatif (DPRD) harus menjaga harmonisasi dan terus bersinergi kepentingan yang lebih besar. Bersama membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ini dilakukan, semua diakomodir, semua dilibatkan, tidak ada yang merasa ditinggal. Insya Allah kalau ini dilakukan semua akan berjalan dengan baik,”ujarnya.
“Saya kan memahami kondisi DPR, pernah saya di sana. Jadi, saya paham, saya coba kolaborasi dan bersama-sama mereka,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
