SUARASULTRA.COM | KENDARI – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian (FITK) Universitas Halu Oleo (UHO) Irfan Tato mendesak institusi pemerintah terkait agar memberhentikan praktik kriminalisasi terhadap pengusaha Lokal.
Hal ini disampaikan Irfan Tato setelah melihat fenomena yang terjadi beberapa hari ini di Sulawesi Tenggara. Bahwasanya ada beberapa pihak instansi pemerintah yang diduga memainkan peran layaknya seorang aktor yang coba untuk mempermainkan pengusaha-pengusaha lokal atau Pribumi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pihak lain.
Ketua BEM FITK UHO, Irfan Tato mengatakan dalam meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan pembangunan, seharusnya kesempatan diberikan seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha lokal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.
Sehingga lanjut dia, pemgusaha lokal dapat juga memotong pengangguran dengan adanya lapangan kerja di wilayah setempat.
Menurut Irfan Tato, modus yang dilakukan para oknum institusi pemerintah yakni menindak kaum pengusaha lokal dengan berdalihkan UU Cipta Kerja.
Hendaknya masih kata Irfan Tato, pemerintah mengedepankan pembinaan ketimbang penindakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam visi Presiden Republik Indonesia dan Kapolri.
Atas dasar itu, pihaknya menyebut jika hal itu merupakan suatu perampasan yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap pengusaha lokal, demi kepentingan pengusaha-pengusaha luar.
“Kami sebagai masyarakat pribumi tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apalagi ada ketimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” tegas IrfanTato, dalam rilis yang diterima Redaksi Suara Sultra, Senin (29/3).
Ketua BEM FITK UHO ini juga menegaskan perlunya pengusaha lokal untuk lebih memiliki peran dalam pembangunan di daerahnya. Kata dia, peran pengusaha lokal akan mampu membantu proses pemerataan pembangunan.
Untuk Itu Irfan Tato meminta agar dugaan praktik- praktik yang dilakukan pemerintah terkait untuk kepentingan pihak-pihak tertentu agar dihentikan.
“Kami minta dengan tegas, kriminalisasi terhadap pengusaha – pengusaha Lokal dihentikan, kami tidak mau lihat hal itu lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, permintaan serupa juga disuarakan oleh Aliansi Mahasiswa Pemerhati Daerah (AMPD) Sultra.
Laporan: Redaksi
