SUARASULTRA.COM | KONAWE – Anjloknya harga gabah petani, membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) langsung menggodok sejumlah kebijakan yang pro terhadap petani padi sawah di wilayah setempat.
Diketahui, beberapa wilayah di Kabupaten Konawe kini tengah dalam musim panen. Namun, harapan petani untuk meraup untung ternyata masuk jauh panggang dari api. Di mana harga gabah kering panen yang seharusnya dibeli senilai Rp4200, justru merosot. Laporan yang sampai ke telinga Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara (GTS) harga gabah kering panen bahkan sampai ke angka Rp3500.
Menyikapi hal tersebut, Pemda Konawe melalui Wakil Bupati Gusli Topan Sabara langsung menggelar rapat dengan Bulog dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe terkait, Kamis (29/4/2021) di ruang kerjanya. Dalam rapat tersebut melahirkan sejumlah rencana kebijakan untuk menyelamatkan petani Konawe. Kamis (29/4/2021) di ruang kerjanya.
Ditemui usai menggelar rapat, GTS menerangkan bahwa saat ini kapasitas gudang Bulog Konawe hanya 5000 ton beras atau kalau dikonversi ke gabah hanya 10.000 ton. Sementara gabah petani yang harus ditampung per panen sebanyak 150 ton. Untuk itu kata dia, perlu ada kebijakan yang dapat menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang bersaing.
Kebijakan yang bakal dikeluarkan Pemda Konawe kata Gusli sapaan akrab Wabup, Pertama, membuat rancangan SK Bupati Konawe tentang mekanisme pendistribusian beras untuk Apartur Sipil Negara (ASN) Konawe.
Menurut Gusli, di Konawe ada sekira 7000 ASN yang menerima tunjangan beras sebanyak 10 kg per bulan. Sehingga jika dari tunjangan ini dibelanjakan ke Bulog maka total beras petani yang dapat terserap tiap bulannya bisa mencapai 70 ton beras.
“Untuk ASN nanti kita kasi beras yang premium. Teknisnya akan kita atur. Terkait regulasi ini, saya sendiri juga akan koordinasi dengan pak Bupati (Kery Saiful Konggoasa, red),” kata Gusli saat menggelar konfrensi Pers di ruang kerjanya usai menggelar rapat.
Sementara untuk kebijakan yang kedua, Pemda Konawe juga akan merancang kebijakan pendistribusian beras petani Konawe agar bisa masuk ke perusahaan – perusahaan besar. Saat ini ada tiga perusahaan yang disasar, yaitu Mega Industri Morosi dalam hal ini pabrik pemurnian bijih nikel, PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) dan dua perusahaan sawit, PT Tani Prima Makmur (TPM) dan PT Utama Agrindo Mas (UAM).
Ia menjelaskan, di tiga perusahaan tersebut ada kurang lebih 22 ribu karyawan. Jika masing – masing perusahaan memberikan tunjangan beras 10 kg, maka beras petani yang bisa diserap tiap bulannya lewat Bulog bisa mencapai 220 ton beras premium.
“Tingginya serapan ini juga akan berdampak positif terhadap nasib warga Konawe yang 70 persennya adalah petani,” jelasnya.
Sedangkan untuk kebijakan yang ketiga, Pemda Konawe akan meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Konawe untuk mengambil alih, SRG (Sistem Resi Gudang) yang ada di Kecamatan Wonggeduku Barat. Nantinya, SRG akan digodok untuk menjadi usaha konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kalau di sana ada 60 desa dan masing-masing desa menginvestasikan dananya Rp200 juta, maka akan terkumpul uang senilai Rp12 M modal usaha,” terangnya.
Lebih lanjut kata Gusli, kalau program tersebut berhasil, maka ini akan jadi pionir. Dalam artian ada terobosan yang dilakukan pemerintah desa lewat konsorsiumnya untuk menyelamatkan para petani ketika musim panen. Di mana, gabah petani akan dibeli oleh SRG dan konsorsium desa dengan harga yang kompetitif.
“Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu pada Bulog saja. Tetapi juga bisa lewat SRG,” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
