SUARASULTRA.COM | BUTON UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa sore, 18 Mei 2021.
Rancangan awal RPJMD Buton Utara tersebut diserahkan Wakil Bupati Butur Ahali dan diterima langsung oleh Ketua DPRD dan disaksikan oleh anggota DPRD lainnya.
Bupati Butur H. Ridwan Zakariah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Ahali mengapresiasi anggota dewan yang telah menjaga dan mengontrol pembangunan daerah.
Rancangan awal RPJMD yang diserahkan ke DPRD kata Ahali adalah langkah awal dalam tahapan penyusunan pembangunan pemerintah daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 49 ayat (2) bahwa kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
“Setelah diterima oleh pimpinan DPRD akan dilakukan pembahasan untuk memperoleh nota kesepahaman. Kemudian dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandangani oleh Bupati dan Ketua DPRD untuk bahan penyempurnaan dokumen awal rancangan RPJMD,”kata Ahali saat memberi sambutan pada rapat DPRD.
Menurut Wabup, penyempurnaan dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Buton Utara periode 2021 — 2026 bakal dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk memperoleh masukan dan saran.
Dikatakan, dalam rangka penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan. Pemerintah daerah bakal melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan hasilnya akan dibahas kembali dengan DPRD. Untuk selanjutnya menjadi rancangan peraturan daerah.
“Ikhwal permasalahan pembangunan di Butur memerlukan perhatian yang sangat serius dari semua komponen. Masyarakat sangat mengharapkan pembangunan yang sangat signifikan dan langsung menyentuh warga selama lima tahun yang datang,”ujarnya.
Berbagai permasalahan yang dimaksud yakni masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), kualitas layanan kesehatan belum memadai, belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan tenaga medis sesuai standar.
Sementara IPM Butur sampai tahun 2020 sebesar 67,87, masih jauh dari standar nasional yaitu 71,94 dan IPM provinsi 71,45.
“Selain itu kualitas infrastruktur belum memadai ( jalan kondisi baik baru 41,2 persen), jaringan irigasi belum memadai, masih banyak wilayah yang belum tersambung dengan jaringan telekomunikasi, cakupan air bersih yang layak masih rendah dan masih banyaknya rumah tidak layak huni,” bebernya.
Dari pertumbuhan ekonomi masih kata Ahali, tingkat kemiskinan masih tinggi di angka 14,10 persen sampai tahun 2020. Pengangguran terbuka meningkat serta ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara optimal. Serta masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tuntutan global dan nasional terkait pengarusutamaan gender.
“Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi perhatian utama kami untuk diselesaikan selama lim tahun ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026,”terangnya.
Untuk mencapai target tersebut, mantan Kapolsek Kulisusu ini berharap agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan dapat menyusun program-program kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat di bumi “Lipu Tinadeakono Sara” yang kita cintai.
Laporan: Anto Lakansai
