SUARASULTRA.COM | KONAWE – Harga gabah di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terjun bebas. Saat ini, padi hasil panen petani hanya terjual dengan harga Rp. 2700. Padahal pemerintah telah menetapkan harga gabah sebesar Rp. 4200.
Kenyataan pahit tersebut membuat sejumlah petani Konawe “menjerit”. Pasalnya, selain dibeli dengan harga yang sangat murah, bahkan dipotong hingga lima kilogram per- karung, gabah mereka pun diutang oleh si pembeli.
Anjloknya harga gabah tersebut membuat lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe terusik. Para politisi yang tadinya hanya bisa diam, kini mulai angkat bicara. Tidak tanggung – tanggung, DPRD Konawe secara kelembagaan meminta pertanggung jawaban pemerintah daerah.
Wakil Ketua II DPRD Konawe Rusdianto mengatakan dengan anjloknya harga gabah petani tersebut, pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi agar petani tidak merugi.
Apalagi kata dia, selama ini pemda telah gembar gemborkan di masyarakat pada saat melakukan panen raya bahwa apabila harga gabah turun atau dimainkan oleh para tengkulak maka pemda akan hadir mengambil alih agar gabah petani tetap dalam harga yang wajar.
Rusdianto menuturkan, sejak panen raya di Wilayah Asinua, Padangguni, Abuki, Tongauna dan Tongauna Utara sampai saat ini Unaaha dan Wonggeduku, sudah hampir selesai panen, harga gabah petani bukannya stabil malah semakin anjlok. Dan ini lanjut dia tidak bisa dibiarkan.
“Kalau hal ini kita biarkan, akhirnya yang rugi masyarakat. Masyarakat merasa hanya dijadikan alat politik,” ujar Rusdianto, Jumat (4/6/2021) saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Masih kata Rusdianto, pada saat musim panen, pemerintah daerah turun ke sawah melaksanakan panen raya, setelah itu tentu masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam hal penstabilan harga gabah. Namun lanjut dia, di saat petani butuh bantuan itu, pemerintah tidak pernah hadir.
“Atas nama DPRD dan ini menjadi keputusan rapat kami tadi, saya dipercayakan oleh rapat untuk menyampaikan pada media supaya pemerintah betul-betul peka terhadap anjloknya harga gabah yang saat ini terjadi,”tegasnya.
Pun menagih janji Pemda Konawe untuk selalu hadir dalam upaya menyejahterakan petani. Termaksud janji Pemda Konawe dalam menstabilkan harga gabah petani di saat musim panen apabila dimainkan oleh para tengkulak melalui intervensi Pemda dan Bulog.
“Saya minta Wakil Bupati untuk betul betul serius dan betul betul memenuhi janjinya kepada masyarakat selama ini yang begitu getol mensosialisasikan, begitu getol menyampaikan kepada masyarakat kalau misalnya ini tidak bisa dia lakukan maka jabatannya akan taruhannya. Nah, sekarang kenapa tidak bisa hadir saat harga gabah petani ini betul-betul anjlok,” pinta Rusdianto.
Sepengetahuan DPRD, Pemda Konawe telah melakukan kerja sama dengan Bulog untuk menekan anjloknya harga gabah petani di setiap panen. Namun, sampai saat ini, DPRD belum melihat gerakan yang dilakukan oleh Pemda maupun Bulog untuk mengintervensi hal itu.
“Apakah nanti selesai panen kemudian harga gabah naik lagi atau pada saat gabah masyarakat sudah tidak ada lagi kemudian naik. Sekarang yang diperjuangkan di sini apakah masyarakat atau pengusaha ini harus jelas,” ketusnya.
DPRD Konawe menyarankan kepada Pemda, kalau memang tidak bisa melakukan intervensi kenapa tidak membuka kran pengusaha luar untuk masuk membeli gabah di daerah ini.
Rusdianto mengungkapkan, dalam Mou (Pemda – Bulog) ada regulasi yang kemudian melarang pengusaha dari luar masuk membeli gabah di Konawe. Sehingga disarankan kepada Pemda untuk membuka kembali kran itu.
“Saya kira kalau menurut pandangan kami, yang datang juga itu bukan tengkulak tapi pengusaha,. Pengusaha penggilingan kemudian membeli gabah dan harus kita akui, yang mungkin selama ini panen-panen sebelumnya harga gabah turun saat panen raya tapi tidak seperti saat ini,” ungkapnya.
Dengan dibatasinya pengusaha luar daerah untuk masuk membeli gabah akhirnya harga gabah petani sangat memprihatinkan. Sehingga kata Rudi sapaan akrab Wakil Ketua II DPRD Konawe, tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah.
“Bayangkan Rp. 2700, di angka Rp. 3300 saja petani masih rugi apalagi Rp. 2700. Sudah Rp. 2700 diutang lagi. Ketua DPRD sendiri tadi menyampaikan gabahnya itu dibeli Rp.3000 diutang lagi dan sampai sekarang belum dibayar,”ujarnya.
Jangankan petani tulen, Ketua DPRD Konawe H. Ardin pun mengakui merasakan dampak dari anjloknya harga gabah tersebut. Kata dia, gabah miliknya terpaksa dijual dengan harga Rp.3000.
“Saya punya sawah sepuluh hektare. Panen kemarin gabah saya laku Rp 3000 itupun diutang dan belum dibayar,” kata Ardin usai memimpin rapat internal di DPRD Konawe.
Laporan: Sukardi Muhtar
