SUARASULTRA.COM | KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) selalu memberikan respon cepat terhadap apa yang menjadi aspirasi warga.
DPRD Konawe sebagai representatif suara rakyat di daerah lumbung beras Sultra ini menjadi tujuan aspirasi para konstituen. DPRD Konawe selaku penyambung “lidah” rakyat ke pemerintah daerah tak sedikit melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyahuti segala bentuk aspirasi yang masuk.
Hari ini, Jumat 4 Juni 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal dugaan malpraktik oknum dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.
RDP ini dihadiri pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe beserta oknum dokter yang diduga melakukan malpraktik, pihak BPJS Kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III H. A. Ginal Sambari, S.Sos, M.Si tersebut pada dasarnya membahas terkait isu yang berkembang tentang adanya dugaan malpraktik oknum dokter di RSUD Konawe yang menyebabkan seorang pasien prostat meninggal dunia.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), ada dua pasien yang infusnya diberikan air garam. Satu orang sudah meninggal dunia dan satunya masih dirawat.
Dalam RDP tersebut Ketua LSM JPKP Woroagi mengungkapkan, ada bukti barang yang dibeli oleh keluarga pasien berdasarkan resep yang diberikan oleh salah satu oknum dokter RSUD Konawe yang diduga melakukan malpraktik.
“Corong, ember, garam halus, galon isi air dan dua dos air mineral botol besar,” ucap ungkap Woroagi.
Menurut dia, pasien adalah pengguna BPJS Kesehatan yang seharusnya tidak membayar sepersen pun. Namun, kenyataannya keluarga pasien harus menanggung biaya yang diresepkan dokter.
“Dalam video yang kami miliki, keluarga pasien pengguna BPJS mengatakan sudah membayar biaya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan juga akan membayar biaya operasi nantinya. Lalu biaya BPJSnya mana?,” terangnya.
Kepala BPJS Konawe, Muhammad Ayub menjelaskan, terkait pelayanan pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), semua akan ditanggung BPJS asalkan sesuai indikasi medis.
“BPJS membagi tiga kelas. Untuk pelayanan medis tidak ada perbedaan, hanya dari segi akomodasi,” terang Ayub.
Sementara itu, dokter yang menangani pasien tersebut, Usman mengaku, memberikan garam halus pada infus pasien karena pasien membutuhkan cairan NaCl. Dimana cairan tersebut tidak masuk dalam pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Tidak ada pelarangan dari kesehatan pemberian cairan garam tersebut,” tutur Usman.
Ditempat yang sama, Direktur RSUD Konawe, Agus Lahida membeberkan, perbedaan melakukan spooling pada penyakit prostat dengan pemasangan infus, yang mana spooling atau irigasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Fungsinya, menyumbat cairan pada kateter yang membahayakan bagi pasien sehingga digunakan cairan natrium klorida atau garam.
“Saya sudah minta dari komite untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap dokter Usman, apakah yang dilakukan masih bisa direkomendasi atau tidak?,” ungkap Agus Lahida.
Agus juga mengakui saat ini telah melarang penggunaan cairan yang serupa pada pasien.
Terkait fakta yang terungkap, Sekretaris Komisi III DPRD Konawe H. A Ginal Sambari, meminta pihak Rumah Sakit agar menghentikan penggunaan cairan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Legislator senior itu tidak ingin mendengar atau menerima aduan yang serupa. Ia pun meminta pihak RS Konawe lebih meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan itu ketika sedang dirawat.
“Mari kita jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga dalam membangun RSUD Konawe ini,” pungkas politisi Golkar itu
Laporan: Sukardi Muhtar
