SUARASULTRA.COM | KONAWE – Ketua Caretaker Kadin Konawe menyebut ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Konawe terlibat dalam pengerjaan proyek. Sehingga pengurus Kadin tersisih di daerah sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Rusdianto (ketua Caretaker) Kadin Konawe saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) VI Kadin Kabupaten Konawe di salah satu hotel di Kota Unaaha, Senin 20 Desember 2021.
Menurut Rusdianto, dugaan keterlibatan sebagian ASN Konawe sebagai kontraktor menyebabkan Pengurus Kadin Kabupaten Konawe tidak diakomodir oleh pemerintah daerah.
“Kadin tersisih di daerah sendiri, Kadin tidak pernah dilirik oleh Pemda Konawe,” kata Wakil Ketua Bidang Investasi Kadin Sultra itu.
Oleh karenanya, di bawah kepemimpinan Yusran Akbar, Rusdianto berharap Kadin Konawe di tahun 2022 dapat terlibat dalam pelaksanaan proyek di daerah ini. Sehingga rekan-rekan pengusaha lokal dapat diberdayakan di daerah sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan yang hadir mewakili Bupati Konawe mengatakan dalam lelang proyek di Konawe dilakukan secara terbuka dan itu sudah online. Sehingga semua pengusaha (Kontraktor) diberi ruang untuk ikut lelang.
“Mekanisme atau proses lelang sudah terbuka dan on line. Jika dalam prosesnya perusahaan dinyatakan memenuhi syarat berarti perusahaan itu wajar untuk mendapatkan kegiatan yang dimaksud, begitu juga sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat pasti gugur,” jelas Sekda Konawe saat membuka Muskab VI Kadin Konawe.
Olehnya itu, Ferdy sapaan akrab Sekda Konawe berharap agar rekan – rekan kontraktor yang tergabung di Kadin Konawe untuk lebih aktif lagi membenahi segala administrasi perusahaannya.
“Ke depan kita berharap tidak ada lagi keluhan. Yang jelas lelang proyek kita lakukan secara terbuka dan itu secara online,” tegasnya.
Terkait dugaan adanya oknum ASN yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek, Jenderal ASN Konawe ini berjanji akan melakukan penelusuran untuk memperjelas informasi tersebut.
“Kita akan lakukan penelusuran terkait itu. Jika nanti ditemukan ada ASN yang terlibat secara langsung, tentu ada sanksi bagi mereka (ASN-red),” pungkasnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
