SUARASULTRA.COM | KONAWE – Oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga telah “Menyunat” Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang merupakan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tidak tanggung – tanggung, oknum Kades tersebut melakukan pemotongan sebesar Rp.150ribu per KPM. Dugaan pemotongan dana BLT oleh oknum Kades terungkap setelah akun Facebook bernama Abiding Slamet menulis status di berandanya, pada Minggu malam 19 Maret 2023 sekira pukul 20.47 Wita
“Z ingatan mmg itu oknum kades yg potong BLT DD warganya 150.000, kembalikan dim waktu 2×24 jam, klw TDK maka tanggung sendiri resikonya,” tulis pria yang diketahui sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Konawe itu di akun FB miliknya.
Postingan tersebut sudah direspon oleh 30 orang dan dikomentari hingga 47 kali oleh netizen. Namun, dari semua komentar yang ada tidak satu pun yang menjelaskan lokasi terjadinya pemotongan BLT DD tersebut.
Kemudian berapa jumlah KPM di desa tersebut. Sehingga besaran potongan secara keseluruhan yang dilakukan oleh oknum Kades tersebut belum diketahui secara pasti.
Diketahui, untuk penyaluran BLT DD tahun 2023 ini sangat berbeda dengan tahun 2022. Pada tahun lalu, penerima BLT adalah masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. Sementara untuk BLT tahun 2023 ini, BLT Dana Desa ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori “Miskin Ekstrem”.
Kemudian, setiap penyaluran BLT DD itu dilakukan secara bertahap. Untuk BLT tahap satu, masing – masing Keluarga Penerima Manfaat itu menerima dana tunai sebesar Rp.900 ribu. Dengan rincian setiap bulannya sebesar Rp.300 ribu.
Abiding Slamet saat dikonfirmasi awak media ini melalui pesan singkat WhatsApp mengungkapkan dugaan pemotongan dana BLT tersebut terjadi di Wilayah Kabupaten Konawe.
“Terjadi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Konawe,” jawab Abiding singkat via pesan WhatsApp, Senin 20 Maret 2023.
Namun, Abiding belum mau membeberkan di desa mana terjadi pemotongan BLT Dana Desa tersebut. Dirinya masih menunggu itikad baik oknum Kades dimaksud untuk mengembalikan dana yang seharusnya menjadi hak masyarakatnya.
Laporan: Sukardi Muhtar
