SUARASULTRA.COM | KONAWE – Ketua Komisi II DPRD Konawe Benny Setiadi Burhan, SE memberikan tanggapan terhadap Mosi Tidak Percaya Fraksi Konawe Gemilang kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr. Ardin, S.Sos, M.Si.
Diketahui, Mosi Tidak Percaya dari Fraksi Konawe Gemilang tersebut berawal dari proses pengusulan Calon PJ Bupati Konawe. Di mana usulan Fraksi Konawe Gemilang tidak diakomodir oleh Ketua DPRD yang juga merupakan kader Partai Amanat Nasional.
Menurut Benny sapaan akrab Ketua Komisi II, ketika berbicara Fraksi berarti berbicara PAN, Nasdem, Golkar dan PKS. Sedangkan berbicara Partai PAN berarti berbicara delapan kursi yang ada dan di dalamnya termasuk dia.
“Perlu diingat, PAN meraih delapan kursi di Konawe itu ada peran saya bersama Almarhum GTS,” ungkap mantan Sekretaris DPD PAN Konawe ini.
Sebagai kader PAN, Benny menyebut dirinya tegak lurus terhadap perintah partai. Namun, selama ini kata dia, dirinya tidak pernah diundang rapat atau bertemu membahas segala kebijakan partai termasuk soal mosi tidak percaya.
“Saya tidak pernah diajak rapat, tidak pernah diajak diskusi terkait persoalan ini. Lantas ada pernyataan atas nama partai. Ingat, 8 kursi PAN itu ada saya dan teman-teman yang lain,” katanya.
Ia pun menerangkan bahwa DPD PAN itu bukan induk organisasi, ada DPW dan DPP. Oleh karenanya, setiap keputusan seharusnya dikordinasikan dan komunikasikan ke pimpinan (DPW dan DPP-red).
“Pak Ketua DPRD Konawe itu sudah 5 periode tidak perlu diajarkan soal koordinasi, saya melihat dan mendengar sendiri ada rekomendasi DPW dan DPP soal Penjabat Bupati, tapi mereka tidak mendengar,” bebernya.
Anggota DPRD Konawe 2 Periode inipun menyarankan agar DPD PAN Konawe belajar berorganisasi dan etika politik, tidak ujuk-ujuk mengeluarkan pernyataan yang tidak pernah dikonfirmasi kepada anggota partai lainnya.
“Kita harus paham, dalam organisasi ada pimpinan dan etika berpolitik. Perihal Mosi Tidak Percaya mereka, saya pribadi tidak akan pernah tanda tangan,” tegasnya.
Laporan : Sukardi Muhtar
