SUARASULTRA.COM | KONAWE – Dalam rangka menciptakan pemilu (Pileg-Pilpres) 2024 yang berintegritas, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi pemantau pemilu independen dengan tema “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Selasa 19 Desember 2023 di salah satu Warung Kopi di Kota Unaaha.
Dalam kesempatan itu, Badan Kesbangpol Konawe menghadirkan Ketua DPRD Konawe Dr.H. Ardin, S.Sos, M.Si, Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, SH, S.Pd, MH, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe, Restu sebagai pemateri.
Mengawali kegiatan, Kepala Kesbangpol Konawe, Try Indra,SE,M.Si yang diwakili Sekertaris Kesbangpol, Mudarman, S.Sos menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk membangun sinergitas antara, pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan peran media dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah menjelang pemilu 2024.
“Yaitu membahas seputar isu- isu yang bisa menimbulkan terjadinya pelanggaran pemilu dan konflik, salah satunya informasi hoax melalui media sosial, juga termasuk netralitas paratur Sipil Negara (ASN), dan Netralitas Penyelenggara Pemilu,”kata Mudarman
Selain itu, sosialisasi ini untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, dengan kehadiran teman-teman media diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu damai 2024
Adapun isu yang diangkat dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu, pertama, netralitas ASN dan penyelenggaraan Pemerintahan. Kedua, keberpihakan penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Ketiga, politik uang. Keempat, politk identitas. Kelima, Kampanye Hitam.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Dr. Musafir, SH, S.Pd, MH mengatakan, jelang pemilu banyak potensi-potensi pelanggaran yang yang sering terjadi, terkhusus di zaman teknologi sekarang banyak pengguna yang memanfaatkan media sosial untuk menaikkan popularitas calon namun menjatuhkan calon lainnya.
“Seperti menyampaikan ujaran kebencian, menyerang pribadi calon, dengan politik SARA ataupun politik identitas,”jelas Musafir.
“Dengan kegiatan sosialisasi ini, kita mengajak kepada teman-teman wartawan untuk ikut meng- counter isu-isu yang bisa berdampak pelanggaran pemilu,”tambah Kajari Konawe..
Hal senada yang disampaikan Ketua DPRD Konawe, Dr. H. Ardin, bahwa dalam menghadapi pemilu peran media sangat penting untuk meng-counter isu-isu terkait isu SARA atau politik identitas dengan menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel.
“Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berita agar masyarakat bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat,” jelas Ardin
Terakhir kata Ardin, agar pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk aktif dalam bersosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe, Restu dalam kesempatan itu mengatakan pelaksanaan pemilu mendatang memerlukan keterlibatan semua pihak.
Menurut Restu, tidak hanya pemerintah, dan penyelenggara pemilu namun seluruh elemen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mengawal jalannya proses demokrasi agar dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas.
“Mari kita bersepakat untuk sama-sama mengawal pilcaleg dan pilpres sehingga bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan, khususnya di Kabupaten Konawe ini,”pungkas Restu.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Konawe Mudarman, S.Sos, M.Si sebelum menutup kegiatan tersebut menegaskan bahwa Pemda Konawe melalui Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
“Sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur untuk selalu menjaga netralitas nya. Kalau pun ada yang melakukan pelanggaran itu adalah pribadi-pribadi yang bersangkutan,” tegas Mudarman.
Laporan: Sukardi Muhtar
