

SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Perusahaan tambang PD Aneka Usaha Kolaka yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini tengah mendapat sorotan tajam.
Jaringan Pemerhati Investasi Pertambangan (J-PIP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Kamis, 30 Januari 2025, menuntut agar pihak Kejaksaan segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut.
Dalam aksi tersebut, J-PIP mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) untuk segera mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2H) sebagai bentuk kejelasan proses hukum terhadap kasus ini. Mereka menilai perusahaan tambang tersebut telah melanggar aturan dengan melakukan penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 177,48 hektare, yang termasuk dalam wilayah konsesi mereka.
Selain itu, PD Aneka Usaha Kolaka juga diduga tidak memenuhi kewajiban membayar denda atas keterlambatan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dengan nilai mencapai Rp19.665.529.538.
Presidium J-PIP, Habrianto, dalam orasinya menekankan pentingnya pihak Kejagung untuk memeriksa oknum yang diduga terlibat, yaitu inisial ARM, yang diduga kuat sebagai aktor intelektual dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut. Habrianto menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang mereka miliki, Direktur Utama PD Aneka Usaha Kolaka memiliki peran besar dalam aktivitas ilegal ini.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi Kejagung. Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa Direktur Utama PD Aneka Usaha Kolaka adalah aktor utama dalam kegiatan ilegal ini,” ujar Habrianto.
Selain dugaan penambangan ilegal, J-PIP juga mengungkapkan adanya indikasi korupsi terkait dana royalti dan penyalahgunaan dana penyertaan modal perusahaan antara tahun 2018 hingga 2024. Habrianto menegaskan bahwa selain kerugian negara akibat penambangan tanpa PPKH, terdapat pula kerugian daerah yang harus segera diungkap.
Tak hanya itu, J-PIP juga menduga adanya keterlibatan ARM dalam memperdagangkan dokumen perusahaan kepada PT Surya Lintas Gemilang (SLG) pada tahun 2023. PT SLG pada saat itu tengah berusaha memenuhi kuota RKAB mereka, sementara PD Aneka Usaha Kolaka membutuhkan persetujuan RKAB untuk melakukan penjualan.
“Pada saat itu, kedua belah pihak saling membutuhkan. PD Aneka Usaha Kolaka berusaha memenuhi kuota RKAB, sementara PT SLG belum mendapatkan persetujuan RKAB untuk bisa melakukan penjualan,” ungkap Habrianto.
Mereka mendesak agar Kejagung segera mengambil langkah tegas terhadap Direktur Utama PD Aneka Usaha Kolaka dan semua pihak yang terlibat, termasuk PT SLG. Habrianto menegaskan bahwa kasus ini sangat serius karena telah merugikan negara hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
“Kami menuntut kejelasan hukum dalam kasus ini. Jika tidak ada tindakan konkret dari Kejagung, kami akan membawa masalah ini ke Ombudsman Republik Indonesia,” tegas Habrianto.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Kejagung, Herwan, yang menerima massa aksi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan JAM-Pidsus untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mengeluarkan SP2H dalam waktu dekat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan JAM-Pidsus untuk memastikan laporan ini ditindaklanjuti dan SP2H segera dikeluarkan,” ujar Herwan.
Aksi ini diharapkan dapat memacu Kejagung untuk bergerak cepat dalam menangani kasus yang diduga merugikan negara dan daerah ini.***
Editor: Sukardi Muhtar












