SUARASULTRA.COM | JAKARTA – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Peduli Hukum (GAPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa 11 Februari 2025.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025.
Koordinator Presidium GAPH Sultra, Tomy Dermawan, dalam orasinya mengungkapkan bahwa kedatangan mereka kali ini menunjukkan konsistensi mereka dalam mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota DPR RI Dapil Sultra berinisial BB.
“Aksi ini adalah aksi ketiga kami, sekaligus bukti konsistensi kami dalam mengawal penuntasan kasus korupsi yang melibatkan oknum anggota DPR RI Dapil Sultra berinisial BB,” ujar Tomy.
Dia juga menjelaskan bahwa BB merupakan anggota DPR RI yang menggantikan Haerul Saleh melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), setelah Haerul Saleh terpilih menjadi anggota BPK RI.
“BB ini adalah PAW dari Haerul Saleh, karena Haerul Saleh terpilih menjadi anggota BPK RI,” jelasnya.
Koordinator Lapangan, Egi Rahma Sukarta, menambahkan bahwa setelah dilantik pada Juni 2020, BB mulai terlihat aktif membagikan bantuan sosial (bansos), yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pribadi.
“Bantuan sosial ini berasal dari Bank Indonesia (BI) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, kami menduga BB memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi,” kata Egi.
Egi juga mengungkapkan bahwa bantuan sembako dari Bank Indonesia diduga disalurkan ke perumahan di Kendari atas perintah BB.
“Apa hak BB menampung bantuan sosial dari Bank Indonesia? Secara logika, ini sudah jelas ada upaya untuk menyalahgunakan bantuan tersebut,” tegas Egi.
Selain itu, Egi juga menyebutkan bahwa selain kasus bansos, BB diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait bantuan UMKM dan beberapa yayasan di Sultra.
“Ini yang harus dibongkar oleh KPK RI. Kami menduga ada yayasan yang mendapat bantuan dari BI atas usulan BB, namun yayasan tersebut hanya ada di nama tanpa fisik,” ujar Egi, yang juga merupakan kader HMI Cabang Jakarta Raya.
Terkait dengan bantuan UMKM, Egi mengungkapkan bahwa pelaku UMKM yang sudah menandatangani kuitansi bermaterai belum menerima dana yang tertera di kuitansi tersebut.
“Beberapa pelaku UMKM mengaku mereka dipanggil untuk tanda tangan kuitansi bermaterai oleh pihak Bank Indonesia Sultra, namun anehnya setelah itu uangnya tidak pernah cair dan sampai ke mereka,” tambah Egi.
Melihat hal ini, GAPH Sultra kembali mendesak agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Dapil Sultra, Fraksi Partai Gerindra, berinisial BB, serta oknum-oknum di Bank Indonesia Sultra yang diduga terlibat dalam kasus ini.
“Kami tidak akan berhenti sampai BB diperiksa. Kami juga menduga ada oknum di Bank Indonesia Sultra yang terlibat dalam konspirasi bersama BB,” tutup Egi.
Laporan: Redaksi
