SUARASULTRA.COM | KONKEP – Pernyataan viral Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengenai oknum yang mengaku wartawan dan LSM keliling melakukan penyalahgunaan profesi dengan cara memeras Kepala Desa (Kades) mendapat perhatian serius.
Menurut Mendes, tindakan tersebut merupakan bentuk kerisauan, sebab beberapa oknum yang menggunakan kedok wartawan dan LSM malah menjadikan dua lembaga terhormat ini sebagai alat untuk memanfaatkan, bukan untuk pengabdian.
Fenomena penyalahgunaan profesi ini sudah sering terjadi, terbukti dengan ditangkapnya sejumlah pelaku yang melakukan pemerasan terhadap para pejabat desa. Oleh karena itu, pernyataan Mendes yang mengkritik praktik ini patut mendapat dukungan dari wartawan yang profesional dan LSM yang benar-benar bekerja sesuai koridor.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Sulawesi Tenggara, Sulham, SH., MH., NLP mengapresiasi sentilan Mendes yang menyoroti penyalahgunaan profesi wartawan dan LSM untuk melakukan pemerasan terhadap narasumbernya. Tidak hanya Kades, namun juga kepala sekolah, kepala dinas, dan pejabat publik lainnya menjadi sasaran empuk praktik semacam ini.
Menurut Sulham, peringatan yang disampaikan Mendes harus disikapi secara bijak oleh wartawan dan LSM yang bekerja dengan profesionalisme.
“Jangan justru merespon seperti kebakaran jenggot, karena itu justru menunjukkan bahwa mereka yang selama ini merusak citra pers dan LSM,” ujar Sulham kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.
Sulham menambahkan, “Saya juga selama tiga tahun menjabat sebagai kepala desa sudah sering didatangi wartawan dan LSM. Saya selalu menerima mereka dengan baik dan melayani sesuai kebutuhan pemberitaan dan informasi yang dibutuhkan.”
Sebagai ketua AKSI, Sulham menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak alergi terhadap wartawan dan LSM. Malahan, AKSI menjalin hubungan baik dengan kedua profesi tersebut untuk bersama-sama berkontribusi positif dalam membangun bangsa ini.
“Kami di AKSI selalu mendukung dan berharap dapat terus bekerja sama dengan wartawan serta LSM dalam rangka memajukan pembangunan desa,” tutup Sulham.
Perlu diketahui, pernyataan viral Menteri Desa Yandri Susanto tersebut dilontarkan saat Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, yang dilaksanakan pada 31 Januari 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga mengungkapkan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa, terutama terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan.
Laporan: Sukardi Muhtar
