SUARASULTRA.COM. | KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe menunjukkan komitmen kuat dalam mengakselerasi transformasi digital daerah dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025.
Acara strategis yang dihelat di Bank Indonesia (BI) Kendari ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah lainnya, dengan tujuan utama memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan digitalisasi yang merata di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Mengusung tema sentral “Mendorong Akselerasi Digitalisasi Daerah Menuju Indonesia Maju”, Rakorwil TP2DD 2025 dibuka secara daring oleh Kepala Perwakilan BI Makassar. Forum penting ini menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Tim Koordinasi Nasional Strategi Digital (TKNSD) atau yang dikenal sebagai Kekomdigi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia, yang memberikan wawasan mendalam terkait arah kebijakan dan implementasi digitalisasi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, H.K. Santoso, SE, M.Si menegaskan keseriusan daerahnya dalam memperluas cakupan digitalisasi.
Fokus utama Konawe saat ini adalah implementasi sistem pembayaran non-tunai secara masif, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien melalui platform digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
“Keikutsertaan aktif kami dalam Rakorwil TP2DD ini merupakan langkah krusial untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Konawe,” ungkap Santoso.
“Kami juga terus menjajaki dan memperluas kerja sama dengan bank daerah serta memprioritaskan penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi utama,” tambahnya.
Dalam sesi Rakorwil, Pemkab Konawe turut memaparkan sejumlah pencapaian signifikan dalam upaya digitalisasi.
Beberapa di antaranya adalah keberhasilan implementasi sistem pembayaran retribusi daerah secara non-tunai, pengembangan berbagai aplikasi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik, serta rencana strategis peluncuran sistem digitalisasi untuk pengelolaan pajak daerah dalam waktu dekat.
Pembentukan TP2DD sendiri merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Melalui forum kolaboratif seperti Rakorwil ini, diharapkan pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam mewujudkan ekosistem keuangan dan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran TP2DD sebagai motor penggerak utama inovasi digital di tingkat daerah.
Langkah ini merupakan wujud nyata dari visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di era digital yang semakin maju.
Laporan: Sukardi Muhtar
