SUARASULTRA.COM | JAKARTA– Gelombang kemarahan puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Mahasiswa Konawe Utara – Jakarta kembali mengguncang ibu kota hari ini, Rabu 30 April 2025.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) serta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menyuarakan tuntutan keras: pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Bosowa Mining dan mendesak pencopotan Kapolres Konawe Utara.
Pandi Bastian, koordinator aksi, mengungkapkan dugaan praktik kotor PT. Bosowa Mining yang menerima kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) fantastis sebesar 3 juta ton pada tahun 2023. Padahal, menurutnya, cadangan nikel perusahaan tersebut jauh dari mencukupi angka tersebut.
Ia menuding kuat bahwa kuota RKAB ini disalahgunakan untuk melegalkan penjualan ore nikel ilegal yang ditambang tanpa izin.
Investigasi lapangan yang dilakukan oleh konsorsium ini menemukan indikasi kuat bahwa PT. Bosowa Mining secara sistematis memfasilitasi penggunaan “dokumen terbang” untuk mengelabui asal-usul ore nikel ilegal.
Praktik haram jual beli ore nikel ilegal terpantau berjalan mulus dengan dokumen yang diduga kuat diterbitkan oleh PT. Bosowa Mining.
“PT. Bosowa Mining harus bertanggung jawab penuh atas pembiaran, bahkan dugaan keterlibatan aktif dalam melancarkan distribusi ore nikel ilegal. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan serius terhadap lingkungan dan masa depan masyarakat Konawe Utara,” tegas Pandi dalam orasinya yang berapi-api.
Sebagai putra daerah Konawe Utara yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta, Pandi mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, khususnya Direktorat Jenderal Minerba, untuk bertindak tegas mencabut IUP dan membatalkan RKAB PT. Bosowa Mining.
Langkah ini dinilai krusial untuk menghentikan praktik fasilitasi “dokumen terbang” yang memuluskan penjualan nikel ilegal di Blok Morombo, Konawe Utara.
Di lokasi aksi yang sama, Abdi Aditya, koordinator lapangan, menyoroti tajam kinerja aparat kepolisian di Konawe Utara, terutama Kapolres. Menurutnya, Kapolres terkesan abai dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal.
Bahkan, ia menuding adanya pembiaran dan perlindungan terhadap praktik-praktik terlarang tersebut.
“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Konawe Utara yang nyata-nyata gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Institusi kepolisian tidak boleh berkompromi dengan kepentingan korporasi tambang yang merusak daerah,” seru Abdi dengan lantang.
Lebih lanjut, Abdi juga mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk segera melakukan investigasi mendalam dan menindak tegas aktivitas penambangan ilegal di lahan yang beririsan dengan PT. Bosowa Mining dan PT. Karyatama Konawe Utara di Blok Morombo.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai di bawah pengawalan aparat kepolisian. Namun, para peserta aksi dengan tegas menyatakan bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka.
Konsolidasi dan tekanan publik akan terus dilakukan hingga pemerintah pusat dan aparat penegak hukum memberikan respons yang konkret dan serius terhadap tuntutan mereka.
Editor: Redaksi
